Soal Wacana Penundaan Pemilu, Amien Rais : Kalau Kita Hanya Diam Kita Telah Melakukan Sebuah Bunuh Diri Nasional

Terkini.id, Jakarta – Terkait wacana penundaan Pemilu 2024 menurut politikus senior sekaligus Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais tidak boleh dibiarkan saja.

Pada Senin, 14 Maret 2022 dalam dialog kebansaan bertema ‘Mencari Solusi Pemrasalhan Negara dan Bangsa Indonesia’, ia mengatakan jika menyetujui wacana tersebut sama saja dengan melakukan sebuuah bunuh diri nasional.

Menurutnya, semua pihak harus berupaya untu mecegah agar wacanan penundaan ppemliu tersebut tidak terealisasi.

“Kalau nekat saja sesungguhnya kita mengizinkan, kalau kita hanya diam kita telah melakukan sebuah bunuh dir nasional,” kata Amien sebagaimana dilansir dari Cnnindonesiacom. Senin, 14 Maret 2022.

Amien melanjutkan dengan mengatakan bahwa mantan presiden selalu mengalami nasib buruk ketika mereka berkuasa terlalu lama.

Dia menggunakan Sukarno sebagai contoh. Sukarno, menurutnya, tidak memiliki kekurangan sebagai pemimpin politik. Namun, karirnya terhenti ketika ia mengizinkan dirinya untuk terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia seumur hidup pada tahun 1965-1966, yang mengakibatkan tragedi.

Menurut TAP MPRS yang dikeluarkan pada tahun 1963, Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup. Gerakan 30 September yang terjadi pada tahun 1965 mengakibatkan pembantaian terhadap simpatisan PKI.

Sukarno dituduh oleh Gerakan 30 September terlibat dalam penculikan Jenderal Angkatan Darat. Ketetapan MPRS diterbitkan pada tanggal 12 Maret 1967, untuk membatalkan TAP sebelumnya, yang telah mengangkat Sukarno sebagai presiden seumur hidup.

“Karena pernah membiarkan dipilih jadi presiden seumur hidup, akhirnya tragedy yang beliau alami,” ujarnya.

Amien Rais kemudian merujuk mantan Presiden Indonesia Suharto, yang mengundurkan diri pada 1998 setelah 32 tahun berkuasa. Dia ingat bahwa Suharto pernah sangat berkuasa, tetapi setelah krisis ekonomi yang berkepanjangan dan demonstrasi di seluruh wilayah, dia mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden.

“Lihat Pak Harto kurang apa, jenderal bintang lima, pangkat besar menyaingi Jenderal Sudirman, kemudian menguasai seluruh birokrasi, memegang TNI, ABRI waktu itu, di dalamnya ada polisi, kemudian juga pengusaha-pengusaha. Tapi melihat akhirnya juga seperti itu,” tutur Amien.

Selain pimpinan parpol, pejabat pemerintah juga turut hadir. Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, menilai big data termasuk 110 juta interaksi media sosial masyarakat menjadi alasan penundaan Pemilu 2024.

Masyarakat tidak mau Rp110 triliun digunakan untuk penyelenggaraan pemilu serentak pada Februari 2024, menurut Luhut.

Hasil penghitungan empat lembaga survei, bagaimanapun, bertentangan dengan klaim Luhut yang menginginkan pemilu ditunda.

Namun, klaim Luhut soal public yang ingin pemilu ditunda terbalik dengan hasil itung empat lembaga survey.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.