Denny Siregar mengomentari soal 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang tetap berangkat ke kantor meski telah dibebastugaskan. Pegiat
Pegawai KPK yang tak lolos tes Wawasan Kebangsaan atau TWK meminta mereka tidak dicap atau diberi stigma negatif oleh masyarakat, seperti dicap radikal. Kepala
Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko menyinggung masalah terkait keberlanjutan 75 pegawai KPK yang sebelumnya dikabarkan dinonaktifkan. Sujarnako menyoroti pernyataan
Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, menilai polemik penonaktifan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bukanlah satu-satunya
Wakil Ketua MPR sekaligus politikus Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, turut mengomentari pernyataan Presiden Jokowi terkair penonaktifan 75 pegawai KPK. Hidayat berharap pernyataan
Pengamat politik sekaligus peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D), Rocky Gerung mengkritik pernyataan Presiden Jokowi yang seolah peduli dengan penonaktifan 75 pegawai KPK. Rocky menilai
Upaya pemberhentian 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes PNS mendapat respons dari Presiden Joko Widodo. Jokowi mengungkapkan, ke-75 pegawai yang tidak lolos Tes
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara mengenai kisruh yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik yakni pemberhentian 75 pegawai KPK. Sebelumnya, beredar kabar 75
Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin menanggapi pernyataan pakar ekonomi Faisal Basri untuk memboikot bank. Ali Ngabalin menilai bahwa ajakan tersebut sangat berbahaya.
Ferdinand Hutahaean mengkritik Rektor Universitas Ibnu Chaldun, Musni Umar soal penggunaan pasal 27 ayat 2 UUD 1945 sebagai pembelaan terhadap 75 orang penyidik Komisi
Mitra Terkini
