Menurut temuan dari Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri, ditemukan adanya modus mark up anggaran alat pendidikan dan kesehatan di daerah untuk pembelian alat tidak tepat guna.
Di tengah tekanan ekonomi global, laju impor Indonesia ikut memberi kontribusi. Presiden Jokowi pun jengkel. Pasalnya, pemerintah pusat seperti di kementerian, serta pemerintah daerah, banyak yang membeli barang impor.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKS, Achmad Yani, buka suara terkait adanya Surat Edaran (SE) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Nomor 84/PDN/SD/03/2022.
Bupati Gowa yang juga selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Adnan Purichta Ichsan berharap seluruh pemerintah daerah mampu mengembangkan peran UMKM di daerahnya.
Pemerintah daerah harus memenuhi beberapa syarat jika ingin melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk kemudian diajukan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 nasional.
Mitra Terkini
