Temu Massa Aksi UU Cipta Kerja, Ketua DPRD Sulsel Siap Bawa Aspirasi ke Pusat

Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari bersama Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah menemui massa aksi penolakan UU Cipta Kerja, di depan Kantor Pemprov Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Senin 12 Oktober 2020.

Terkini.id — Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari bersama Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah menemui massa aksi penolakan UU Cipta Kerja, di depan Kantor Pemprov Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Senin 12 Oktober 2020.

Andi Ina Kartika saat menerima pengunjuk rasa menegaskan bahwa DPRD bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) membuka ruang untuk berdialog membahas tentang persoalan UU Cipta Kerja.

“Aspirasi Sulsel khususnya saat disahkannya UU Cipta Kerja, tadi pak gubernur mengatakan siap membuka ruang untuk memperbaiki hal-hal apa saja yang perlu mendapatkan perbaikan,” ungkap Andi Ina.

Selain itu, Andi Ina juga menegaskan akan membawa aspirasi tersebut ke pemerintah pusat.

“Saya mewakili pimpinan dan anggota DPRD Sulsel, Insyaallah akan saya bawa aspirasi ini sesuai dengan kewenangan di pusat. Percayakan lah kepada kami,” ujar Politisi Partai Golkar Sulsel ini.

Menarik untuk Anda:

Sementara itu, Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah menjelaskan poin-poin penting dalam UU Cipta Kerja tersebut. Pertama, untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan mendapatkan izin secara gratis. 

Kedua, pendirian Perseroan Terbatas (PT) tidak diwajibkan lagi untuk menyetor sejumlah uang sebelum diberikan izin. 

Ketiga, pendirian koperasi tidak diwajibkan untuk memiliki anggota banyak sebagai syarat untuk diberikan izin membangun koperasi. 

“Apa sisi baiknya omnibuslaw ini? UMKM ini kita bisa buat digratiskan izin-izin. Kedua, membangun PT tidak lagi harus wajib menyetor 100 juta, membuat koperasi anggotanya juga tidak terlalu banyak,” jelasnya.

Begitu juga untuk teman-teman serikat pekerja mendapatkan perlindungan secara khusus soal pesangon. 

Menurut dia, sebelum Omnibus Law bagi perusahaan yang tidak membayar pesangon pekerja hanya sanksi perdata, sementara Omnibus law langsung kena pidana. 

“Harus teman-teman serikat tahu, kalau dulu pesangon tidak dibayarkan oleh perusahaan itu adalah undang-undang perdata, tapi dengan undang-undang Omnibuslaw ini pesangon nggak dibayar pidana. Itukan menguatkan,” urainya. 

Meskipun pekerja terkena Pemutusan Hak Kerja (PHK) memang ada pengurangan sebelumnya dibayar 32 kali gaji, di Omnibuslaw dikurangi menjadi 25 kali gaji. Pengurangan jumlah pembayaran pesangon ini menurut dia untuk mengurangi beban perusahaan, namun sisa pembayaran yang tidak dibayarkan perusahaan akan ditanggung asuransi. 

“Pesangon memang ini juga tentu harus kita pahami, bahwa yang tadinya di PHK diberikan 32 kali gaji, terus turun menjadi 25, itu untuk meringankan beban pengusaha, tetapi sisanya itu kewajiban negara untuk menambahkan lewat asuransi. Jadi ini sebenarnya kita ingin petik lahirnya Omnibuslaw ini cipta lapangan kerja memang tentu tidak semuanya bisa kita akomodir,” tutupnya. 

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Pengurus DWP se Sulsel Resmi Dikukuhkan, Sri Rejeki: Jadikan Organisasi berguna Untuk Masyarakat

Darmawangsyah Muin Berharap Adanya Perda Yang Mewakili Seluruh Aspirasi Masyarakat Sulsel

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar