Temukan Dugaan Kejahatan Penyaluran Bansos, PAM Sulsel Desak Kejari Lakukan Penegakan Hukum

PAM Sulsel
Sejumlah aktivis yang tergabung dalam pergerakan aktivis mahasiswa (PAM) Sulawesi Selatan melakukan unjuk rasa di depan kantor Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto

Terkini.id, Jeneponto – Aktivis di Kabupaten Jeneponto terus melakukan kontrol sosial terhadap penyaluran bantuan sosial yang di kucurkan oleh pemerintah republik Indonesia. Seperti penyaluran program perluasan sembako dan program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Jeneponto.

Kontrol sosial yang dilakukan oleh para aktivis itu  berdasarkan undang-undang nomor 31 tahun 1999 dan undang-undang nomor 20 tahun 2001, dalam melakukan pengawasan, peran aktif dan keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) sebagaimana diatur di dalam peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dalam melakukan sosial control kontrol terhadap lembaga pemerintahan.

Dalam pengawasannya aktivis menemukan dugaan pemotongan penyaluran bantuan sosial tunai  (BST) bagi penerima program penyebarluasan sembako di Kecamatan Bontoramba dan menemukan dugaan penyelewengan dana program keluarga harapan di Kecamatan Turatea.

Berdasar dari temuan tersebut, sejumlah aktivis yang tergabung dalam pergerakan aktivis mahasiswa (PAM) Sulawesi Selatan melakukan unjuk rasa di depan kantor Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto, Senin, 23 November 2020.

Dalam tuntutannya, Erwin Prasetyo selaku jenderal lapangan akai menyampaikan bahwa adanya kejahatan pada tubuh Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto di mana terkait proses penyaluran bantuan sosial tunai BPNT dan pembagian program sembako yang sangat merugikan rakyat yang berada di Kabupaten Jeneponto.

Menarik untuk Anda:

“Kami menemukan adanya dugaan pemotongan penyaluran BST bagi penerima program penyebarluasan di Kecamatan Bontoramba sebanyak Rp 50 ribu setiap KPM,” terang Erwin Prasetyo.

Sementara orator lainnya, Alim Bahri menegaskan kuat dugaan adanya penyelewengan dana program keluarga harapan di Kecamatan Turatea, Jeneponto.

“Sesuai pengakuan penerima perluasan PKH di Dusun Panaikang Desa Tanjonga Kecamatan Turatea, dari enak orang yang di data di kampung tersebut dua orang di antaranya dinyatakan menerima dan bahkan telah diberikan buku rekeningnya, namun anehnya TKSK menyampaikan bahwa rekening itu kosong,” ungkap Alim Bahri dalam orasinya.

Lebih lanjut Alim Bahri mengungkapkan, dugaan penyelewengan dana terungkap saat KPM mendatangi Bank untuk meminta print out rekening koran.

“Dari pengakuan KPM, setelah melihat rekening korannya, ternyata ada transaksi penarikan selama dua bulan,” terangnya.

Untuk itu, para pengunjuk rasa menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepala dinas sosial Kabupaten Jeneponto.

“Kami meminta kepada Bupati Jeneponto sebagai penanggung jawab bpnt di Kabupaten agar segera mengevaluasi kinerja kepala dinas sosial Jeneponto terkait dengan persoalan pelaksanaan bantuan sosial sosial tunai bagi penerima program perluasan sembako,” tegas Erwin Prasetyo.

Selain itu, para pengunjuk rasa juga meminta kepada tim koordinasi dan kepala satuan kerja Dinas Sosial Jeneponto agar mengevaluasi dan memberhentikan pendamping TKSK di Kabupaten Jeneponto.

“Kami mendesak kepada Kepala Dinas Sosial agar segera mundur dari jabatannya karena kami anggap tidak mampu memperbaiki kinerja Dinas Sosial sebagai leading sektor pelaksanaan program penyebarluasan sembako di Kabupaten Jeneponto,” ujar Erwin.

“Dan meminta kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto sebagai aparat aparat penegak hukum agar melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yang dapat bermuara pada kejahatan dan cenderung merugikan hak-hak rakyat terkait penyaluran BST penerima program penyebarluasan sembako dan penyaluran perluasan PKH di Jeneponto,” sambungnya.

Usai melakukan aksi unjuk rasa di kantor Dinsos Jeneponto, sejumlah aktivis dan mahasiswa yang tergabung dalam PAM Sulsel melanjutkan aksi unjuk rasa di depan Kejari Jeneponto.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Pengurus DPC Apdesi Resmi Dilantik, Ini Penegasan Bupati Jeneponto

Sempat Tertunda, 7 Ranperda Akhirnya Disahkan DPRD Jeneponto

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar