Tiket Mahal, Indikasi Kartel Antarmaskapai Penerbangan Mulai Diselidiki

Lion Air 737 MAX 8 1A210 Flyaway - August 13, 2018

Terkini.id, Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tengah meneliti indikasi adanya praktik kesepakatan pengaturan harga (kartel) antarmaskapai penerbangan.

Penulusuran itu menyusul melonjaknya harga tiket penerbangan dalam negeri akhir-akhir ini.

“Kita sedang lakukan penelitian indikasi adanya pelanggaran pasal 5 UU Nomor 5/1999 tentang kesepakatan penetapan harga tiket oleh maskapai. Ini sudah kita mulai minggu lalu. Lalu hari ini kita juga mulai meneliti kenaikan harga pengiriman kargo,” ujar Komisioner KPPU Guntur Saragih di kantornya, Senin 21 Januari 2019 seperti dilansir dari cnbc.

Undang-undang nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pasal 5 ayat 1 menyebutkan, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

Guntur mengungkapkan, KPPU berinisiatif memulai penelitian berdasarkan informasi publik yang menyebutkan indikasi adanya beberapa maskapai yang menetapkan harga tiket secara bersama-sama.

“Kami sudah memanggil Kementerian Perhubungan dan maskapai terkait untuk dimintai keterangan. Tapi yang harus kita pahami bersama, penelitian bukan berarti mereka bersalah. Harus ada alat bukti yang kuat untuk rapat komisioner menentukan kasus ini berlanjut ke tahap penyelidikan dan akhirnya pengumpulan berkas ke persidangan. Sementara ini biarkan tim penelitian kami bekerja,” jelasnya.

Kendati demikian, Guntur mengaku KPPU hingga saat ini belum memasukkan faktor biaya avtur ke dalam penelitian, meskipun biaya avtur sangat berpengaruh dalam pembentukan biaya operasional suatu maskapai.

“Saya tidak bisa mengira-ngira karena tergantung alat bukti. Tapi tentu faktor biaya avtur sangat penting karena mencapai 23% dari struktur harga maskapai, menurut laporan Kemenhub. Tapi kita belum bisa melihat itu masuk ke dalam penelitian saat ini,” tambahnya.

Lebih lanjut, KPPU juga menggunakan indikasi pelanggaran pasal 5 dalam meneliti kasus kenaikan harga pengiriman kargo.

“Apakah benar sesama pelaku usaha di dalam Asperindo [Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia] sepakat menaikkan harga. Ini sedang kita teliti,” imbuhnya.

Adapun Guntur tidak dapat memastikan berapa lama proses penelitian di KPPU bakal berlangsung.

Apabila maskapai terbukti melakukan tindakan kartel dan sepakat menetapkan harga secara bersama-sama, UU No. 5/1999 saat ini mengatur hukuman denda maksimal Rp 25 miliar.

Berita Terkait
Direkomendasikan
Komentar
Terkini