Mitra Terkini
Terkini.Id, Jakarta – Tolak Kenaikan harga BBM, presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau biasa disingkat KSPI yakni Said Iqbal mengajak para pekerja atau buruh untuk menggelar mogok kerja nasional.
Dalam orasinya, presiden KSPI yakni Said Iqbal mengancam akan menggelar mogok kerja secara serentak di seluruh Indonesia atau nasional apabila harga BBM tidak diturunkan.
Sejumlah massa gabungan menggelar demo menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat (Jakpus).
Said mengajak massa demo untuk menggelar mogok nasional apabila harga BBM tidak diturunkan, omnibus law tetap disahkan dan upah tidak dinaikkan. Dia mengancam mogok nasional digelar akhir tahun.
“Siap mogok nasional? Siap! November akhir atau Desember awal, bila BBM tidak diturunkan, omnibus law tetap dipaksa disahkan, upah tidak dinaikkan, wahai kaum buruh, petani, nelayan, kelas pekerja, persiapkan dirimu, mogok nasional,” kata Said di depan gedung DPR, Selasa 6 September 2022, dilansir detik.com
Said meminta kepada massa buruh untuk tidak takut menggelar mogok kerja secara nasional.
Dia meminta Mogok nasional dilakukan secara konstitusional.
“Nggak usah takut, saya yang pimpin langsung. Kalau ada apa-apa, saya yang tanggung jawab. Saya akan serukan secara terbuka, mogok nasional. Tapi konstitusional mengikuti aturan undang-undang, menjaga ketertiban,” ujarnya.
“Syaratnya gampang, setop produksi, lumpuh ekonomi. Di sini ada pengemudi, bus, DAMRI, saya akan instruksikan mereka setop operasional. Kita galang kekuatan dengan mahasiswa, kita akan ajak mahasiswa,” sambungnya.
Said mengatakan ekonomi rakyat menjadi korban atas kebijakan pemerintah.
“Ekonomi rakyat telah dilumpuhkan oleh kebijakan yang berpihak kepada kapitalisasi modal. Atas nama APBN, mereka tega menyengsarakan rakyat,” jelasnya.
Diketahui, polisi menyiapkan personel pengamanan untuk mengawal kelancaran aksi di lokasi. Ribuan personel gabungan turut diturunkan ke lokasi demonstrasi.
“Di DPR kita siapkan 3.200 personel gabungan TNI-Polri. Di Patung Kuda sekitar 4.000-an (personel),” ucap Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin saat dihubungi.
Massa buruh meminta DPR RI membentuk panitia khusus (pansus) terkait kenaikan harga BBM.
Jika tuntutan ini tidak diwujudkan, massa buruh meminta DPR bertanggung jawab jika terjadi kerusuhan sosial.
“Kita memastikan Panja atau Pansus, jika tidak dibentuk, DPR bertanggung jawab jika terjadi kerusuhan sosial,” ucap Said Iqbal.
Dia mengatakan hal tersebut menjadi satu-satunya tuntutan massa buruh terkait demo penolakan kenaikan harga BBM hari ini depan gedung DPR RI.
“Tuntutan kali ini hanya satu, DPR membentuk panja. Sudah terlalu lama suara kan suara rakyat, kamu punya hak kamu punya hak interpelasi DPR gunakan ini, saya percaya Presiden Jokowi bersama rakyat,” ujarnya.
Ia menjelaskan aksi demo buruh menolak kenaikan harga BBM ini akan digelar secara masif di sejumlah daerah Indonesia.
Menurutnya, jika memungkinkan, aksi itu direncanakan digelar setiap seminggu sekali dan aksi di daerah kabupaten/kota meminta gubernur jangan jadi safety player.
Dia meminta gubernur membuat surat rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pimpinan DPR menyatakan daerahnya menolak kenaikan harga BBM.
“Beberapa waktu yang lalu kenapa omnimbus law dimenangkan MK, salah satu pertimbangan MK karena ada sembilan gubernur, 20 bupati/wali kota menyatakan menolak omnibus law. Hal yang sama bisa dilakukan gubernur jangan berlindung di balik ketiak pemerintah pusat, kamu harus suarakan rakyatmu. Gubernur kita minta hari ini dan selanjutnya buat surat rekomendasi ke pimpinan DPR dan Presiden menolak kenaikan BBM,” ujarnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.