Tolak Penundaan Pemilu, Helmi: Kami Ingin Segera Minta Pertanggungjawaban Jokowi atas Apa yang telah Terjadi pada Negeri Ini

Terkini.id, Jakarta – Pegiat media sosial, Helmi Felis menolak wacana penundaan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 yang kini tengah ramai dibicarakan.

Pasalnya, ia ingin segera meminta pertanggungjawaban Presiden Joko Widodo alias Jokowi atas apa yang telah terjadi kepada negeri ini.

“Tidak boleh ada penundaan Pemilu! Cukup?” kata Helmi Felis melalui akun Twitter pribadinya pada Sabtu, 26 Februari 2022.

“Kami ingin segera meminta pertanggung jawaban Jokowi atas apa yang telah terjadi pada negeri ini,” sambungnya.

Dilansir dari CNN Indonesia, sejumlah fraksi hingga kini telah menyatakan sikap soal usulan Cak Imin agar Pemilu ditunda.

Dari 9 partai di parlemen, baru PKB dan PAN yang memberi dukungan. Sebagaimana diketahui, usulan penundaan Pemilu ini awalnya dikemukakan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar

Adapun PKS, Partai Demokrat, Nasdem, PDIP, menolak. Lalu, PPP dan Gerindra belum menyatakan sikap.

Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar tengah mengkaji usulan penundaan Pemilu 2024 ini.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng menilai bahwa wacana perpanjangan masa jabatan presiden, seiring usulan Cak Imin, bukan hal tabu untuk dibahas.

Menurutnya, selagi prosesnya dilakukan secara konstitusional, hal itu sah-sah saja.

“Yang tidak bisa diubah hanya kitab suci. Di luar itu, semua bisa diubah, asal melalui mekanisme konstitusi,” kata Mekeng dalam keterangannya, Jumat (25/2).

“Kalau semua berhenti karena Pemilu, kan bahaya. Ekonomi akan lumpuh. Makanya wacana perpanjangan masa jabatan itu realistis dan rasional,” tutur Mekeng.

Dia menyebut, keinginan memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi karena seiring permintaan masyarakat yang disampaikan kepada Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, maupun kepada fraksi Golkar di DPR.

Sebagai partai politik, kata dia, pihaknya bertanggung jawab memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Tentu harus melibatkan semua Parpol di parlemen dan unsur DPD RI. Bagaimana sikap PDIP, Gerindra, PKB, Nasdem, Demokrat, PAN, PPP, PKS dan DPD RI. Golkar siap membahas sesuai mekanisme konstitusi,” katanya.

Di sisi lain, Mekeng menilai wacana memperpanjang masa jabatan presiden harus dilihat dari aspek ekonomi.

Pihaknya khawatir ekonomi Indonesia justru terganggu atau defisit semakin dalam, jika tahun 2024 dilaksanakan Pemilu.

Anggota Komisi XI DPR itu berharap agar defisit APBN tak anjlok lebih dari 3 persen pada 2023 atau kembali sesuai dengan ketentuan UU Keuangan.

Selama pandemi, defisit negara dibolehkan berada di bawah angka 3 persen, di samping pembiayaan negara yang banyak ditopang utang selama pandemi.

Pada 2021, utang negara mencapai Rp1.100 triliun. Angkanya sempat turun pada 2022 menjadi Rp600 triliun. Ia ingin agar pada 2023, negara tak lagi utang untuk modal pembiayaan.

“Kalau sudah tidak boleh utang lagi, maka pemerintah harus jeli mencari penerimaan negara. Artinya, penerimaan pajak harus meningkat, investasi harus meningkat, Produk Domestik Bruto (PDB) harus naik,” kata Mekeng.

“Nanti kalau sudah ada hiruk-pikuk Pemilu 2024, bagaimana meningkatkan penerimaan negara. Pasti tersendat. Ini bahaya,” tambahnya.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.