Tolak Tambang Bontocani, Aliansi Gelar Unjuk Rasa di DPRD dan Kantor Bupati Bone

Terkini.id, Bone – Aliansi Tolak Tambang Bontocani menggelar unjuk rasa di Kantor DPRD Bone dan Kantor Bupati Bone.

Mereka menuntut Bupati Bone mendesak Provinsi Sulsel untuk mencabut izin PT Emporium Bukit Marmer, dan menghentikan aktivitas pertambangan di Kecamatan Bontocani. 

Selain itu, meminta DPRD Kabupaten Bone segera mencabut rekomendasi IUP pertambangan yang ada di Bontocani.

Baca Juga: Dialog Berjalan Alot, Warga Bontocani Protes, Usaha Pertambangan untuk Kepentingan...

Sebab, Bontocani merupakan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Walanae. Ada pula Gua Uhallie yang kini keberadaannya terancam.

Pada area pertambangan, juga terdapat dua gua atau leang yang masuk dalam WIUP perusahaan yakni Leang Biccu dan Leang Ondungan. 

Baca Juga: Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, WALHI Sulsel Bentangkan Spanduk Tuntutan...

Andi Angriawan, Warga asli Bontocani dan selaku massa aksi mengakui sudah tiga kali melakukan demonstrasi mengenai tambang ini tetapi belum ada hasil.

Bahkan pemerintah Kabupaten Bone serta DPRD Bone seolah-olah menutup mata dengan permasalahan warganya sendiri.

“Kita hanya dibenturkan dengan bukan komisinya. Kami kecewa, terutama dari yang selatan. Ada apa? Kita tidak percaya DPRD perwakilan selatan. Suruh mengundurkan diri saja. Kami juga berharap agar Bupati Bone segera mendengarkan aspirasi warganya,” kata Andi Angriawan, Kamis, 6 Mei 2021.

Baca Juga: WALHI Sulsel Sebut Pengelolaan Sampah di Kawasan Mamminasata Jauh dari...

Selain itu, Staf departemen advokasi dan kajian WALHI SulSel, Arif Maulana menyebut tuntutan aliansi merupakan hal yang sangat penting untuk dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Bone. 

“Sebab ini berkaitan dengan kelangsungan hidup masyarakat Botocani yang akan mengalami dampak langsung dari adanya aktivitas tambang ini,” tuturnya.

Berdasarkan Perda Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah Kab Bone pada pasal 34 ayat 4 menyatakan bahwa kawasan Bontocani merupakan daerah rawan longsor.

Arif Maulana menegaskan, saat ini, Bontocani sering terjadi longsor, apalagi saat musim penghujan tiba. 

Hal ini mengancam kehidupan masyarakat. Selain itu, Kecamatan Bontocani merupakan kawasan yang memberikan perlindungan yang ada di bawahnya sebab merupakan kawasan resapan air. 

Hal ini juga diatur pada perda RT/RW Kab Bone Pasal 31 ayat 4.

“Tidak hanya itu, dalam penyusunan UKL-UPL pihak perusahaan tidak pernah melibatkan masyarakat yang terdampak langsung seperti di Desa Bulusirua, Bontojai dan Langi seperti yang diatur dalam permen LHK nomor 26 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan,” tuturnya.

Pengelolaan sungai PT. Emporium Bukit Marmer tidak meminta izin rekomendasi teknis BBWS jene berang selaku lembaga pengelola air di wilayah sungai.

Ketentuan ini telah diatur dalam permen nomor 5 tahun 2018 untuk meminta izin rekomendasi teknis dalam hal akan adanya aktivitas penambangan di wilayah Sungai Walanae.

Staf Advokasi dan Kajian WALHI Sulsel ini menjelaskan telah terjadi dugaan pelanggaran keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2008. 

“Pihak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulsel dan Kab. Bone tidak memberikan dokumen UKL-UPL terhadap permohonan yang diajukan oleh masyarakat terdampak,” kata Arif.

Sebab itu, Arif meminta Bupati Bone untuk mengeluarkan rekomendasi pencabutan izin PT. Emporium Bukit Marmer sekarang juga.

Bagikan