Terkini.id, Jakarta – Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo mengaku pernah mendapat tawaran menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat sebelum KLB memutuskan Moeldoko.
Kala itu, kata Gatot Nurmantyo, dirinya ditawari menjadi Ketum Demokrat namun dengan cara yang tidak lazim. Oleh karenanya, Mantan Panglima TNI ini menolak tawaran tersebut.
Hal itu diungkapkan Gatot Nurmantyo lewat video yang tayang di kanal Youtube Bang Arif, seperti dilihat pada Minggu 7 Maret 2021.
Dalam tayangan video tersebut, Gatot menjelaskan siapapun pasti mau menjadi Ketum Demokrat. Namun, harus ada moral dan etika yang dijunjung.
“Saya bilang terima kasih, tetapi moral dan etika saya tidak bisa menerima dengan cara seperti itu. Akhirnya, saya bilang sudahlah tidak usah bicara itu lagi,” ujar Gatot Nurmantyo.
- Gatot Nurmantyo Nilai Pemerintah Gagal Wujudkan Keadilan Bagi Masyarakat
- Mantan Panglima TNI Sebut Ferdy Sambo Dapat Kembali Jadi Anggota Polri
- Gatot Nurmantyo Buka Suara Soal Kasus Brigadir J: Ada Pertempuran di Internal Polisi
- Ferdy Sambo Bisa Batal Dipecat? Gatot Nurmantyo: Keputusan Kapolri Bisa Diralat
- Ferdy Sambo Bisa Kembali Jadi Polisi, Gatot Nurmantyo: Kurang Ajar!
Gatot dalam tayangan video itu juga menyinggung soal perpolitikan tanah air, khususnya terkait kudeta Demokrat yang dilakukan melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang akhirnya memutuskan Moeldoko sebagai ketua umum.
Menurutnya, cara perebutan kekuasaan seperti itu merupakan politik yang tidak sehat. Bahkan, kudeta menurut Gatot sudah menyimpang dari nilai-nilai Pancasila.
“Masalah politik. Contohnya yang sekarang inilah, Demokrat mau diambil. Jadi ngapain kita capek-capek bikin partai, iya kan. Kita tunggu sajalah, nanti kita rebut dengan cara seperti ini, seperti ini. Ya, sekarang-sekarang ini. Inikan kan politik yang tidak sehat seperti ini. Kemudian saya katakan, politik kita sudah menyimpang dari Pancasila,” ungkap Gatot Nurmantyo.
Mengutip Hops.id, Pancasila yang dimaksud Gatot yakni sila Keempat dimana politik di tanah air sudah tidak lagi menjunjung kata Musyawarah.
Sehingga, menurut Gatot Nurmantyo, keputusan yang diambil berdasarkan voting bisa saja menimbulkan adanya politik uang.
“Jadi musyawarah itu sudah tidak ada. Voting. begitu voting, money politics pasti bisa terjadi. Anda bisa bayar. Inilah, penyimpangan ini. Musyawarah memang capek, tapi kalau kita betiga, ada yang mau makan sate, satunya mau mi, satunya mau steak. Diskusi kan gitu. Kalau voting. Udahlah, (kalau) sepakat, enak gitu,” ujarnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
