Tommy Soeharto Niat Laporkan BLBI, Mahfud MD: Silahkan, Kalau Tommy Ya Gampang

Terkini.id, Jakarta – Sejak terakhir kali ditemui usai aset miliknya disita, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto pernah mengatakan akan membuat langkah hukum terhadap Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Menanggapi pernyataan tersebut, Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dengan tenang mempersilahkan Tommy jika ingin menempuh jalur hukum.

“Ya nggak apa-apa, silahkan aja nggak apa-apa, tapi kalau Tommy ya gampang, gampang aja, kan itu hanya melaksanakan putusan pengadilan,” ujar Mahfud MD, dikutip dari detikcom, Kamis 25 November 2021.

Baca Juga: 11 Orang Termasuk ASN Kemenkeu Ditahan Atas Kasus Pemalsuan Aset...

Tak hanya Tommy, Mahfud juga mempersilakan bagi para pelaku lain yang merasa asetnya disita oleh BLBI jika ingin menempuh jalur hukum.

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut, justru itu akan mempercepat penyelesaian masalah.

Baca Juga: Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Satelit di Kemenhan, Mahfud MD Lepas...

“Siapapun yang mau ke jalur hukum silahkan aja jangan hanya Tommy, biar segera selesai,” ucapnya.

Sebelumnya, Tommy sempat mengatakan bahwa dirinya akan membuat langkah hukum terhadap BLBI saat ditanyai terkait penyitaan asetnya beberapa waktu lalu.

“Akan buat langkah hukum,” kata Tommy Soeharto sembari masuk ke dalam mobilnya usai konferensi pers dalam peresmian Rest Area 4.0, di Kawasan Industri PT Mandala Pratama Permai, Rabu 10 November 2021.

Baca Juga: Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Satelit di Kemenhan, Mahfud MD Lepas...

Dikutip dari sumber yang sama, PT Timor Putra Nasional (PT TPN) memiliki 4 aset tanah yang berada di Kawasan Industri Mandalapratama Prima, Dawuan, Cikampek, Karawang, Jawa Barat. 

Aset itu berupa tanah seluas 124 hektare (Ha) yang ditaksir harganya mencapai Rp 600 miliar.

Tommy Soeharto terlibat dalam kasus BLBI bersama Ronny Hendrarto Ronowicaksono, mewakili nama pengurus PT TPN yang memiliki utang kepada pemerintah.

Adapun outstanding nilai utang PT TPN kepada pemerintah yang ditagihkan oleh PUPN setelah ditambahkan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (10%) adalah sebesar Rp 2.612.287.348.912,95 sesuai PJPN-375/PUPNC.10.05/2009 tanggal 24 Juni 2009.

Bagikan