Universitas Komisaris

Terkini.id, Makassar – Apa jadinya ketika pimpinan Universitas menjabat sebagai komisaris sebuah korporasi? Bukankah itu berarti mengurusi dunia akademis dan dunia bisnis sekaligus? Lantas bagaimana ketika “jatah” komisaris identik dengan posisi politis? Bukankah jadinya, dunia akademis, kepentingan bisnis, dan relasi politis padu menyatu? 

Pantaskah pimpinan universitas yang mengurusi perihal akademis sekaligus mengurusi bidang bisnis dimana aroma politis berpotensi sarat di situ?    

Belakangan, jabatan komisaris di BUMN diasosiasikan sebagai jabatan “politis” kepada para tim sukses pilpres lalu. Pasalnya, jamak yang diberi “jatah” komisaris berlatar tim pemenangan kandidat ketimbang berlatar bisnis, terutama kepada yang pengalaman mengurus perusahaan. 

Baca Juga: Yasir Mahmud Tidak Terlibat Saat PT Tadisangka Pailit, Ternyata Sahamnya...

Tempo misalnya merilis satu judul terbitan “Terlalu Komisaris Untuk Dilupakan” untuk menandai diangkatnya menjadi komisaris salah satu personil grup band yang dikenal sebagai pendukung salah satu capres di pemilu lalu. Hal itu tentu cukup menggelitik nalar publik kita. Kok bisa sampai begitu? 

Lantas bagaimana jika yang diberi jabatan/posisi itu adalah pimpinan Universitas? Bagaimana jadinya dunia Pendidikan Tinggi kita?

Baca Juga: Kuliah Umum Bertajuk Marketing Research, Mahasiswa ITB Kalla Belajar Penelitian...

***

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) boleh dikata seperti memulai terbukanya kotak pandora (Pandora Box). 

Postingan bernada “satire” terhadap kinerja Presiden direspon dengan cepat oleh pihak rektorat UI. Sebetulnya, hal itu bisa menjadi hal biasa saja sekiranya tak ada respon yang dinilai berlebihan. 

Baca Juga: Tidak Semua Paham, Ini Kunci Keberlangsungan Bisnis di Masa Depan

Ditambah reaksi dari seorang dosen UI yang dinilai kurang elok oleh banyak kalangan itu menambah ramai suasana di jagad maya. 
Tak berhenti dengan klarifikasi. 

Entah dari mana ke mana lantas wacana rektor UI rangkap jabatan komisaris BUMN mencuat. Di Timur Indonesia, lantas rektor salah satu Universitas negeri pun juga teridentifikasi menjabat komisaris salah satu perusahaan? 

Dunia Universitas, khususnya para pimpinnya seketika menjadi sorotan. Ibarat kisah klasik kotak pandora, isi kotak itu lantas beterbangan kemana – mana, nyaris tak terkendali lagi.   

Ada apa di balik wacana rektor universitas sekaligus komisaris perusahaan ini? Beragam analisa mencuat. Bahkan beberapa pertanyaan kritis mengemuka. Adakah hubungannya jabatan komisaris sang rektor dengan reaksinya dalam menyikapi kritik mahasiswa? 

Layak dipertanyakan memang, ketika universitas  yang sepatutnya menjadi kawah candradimuka mewujudnya kebebasan akademik dan kemerdekaan berpendapat tiba-tiba berubah menjadi protektif dan bahkan belakangan menjadi represif. Publik layak bertanya memang. 

Lagipula, Universitas yang merupakan institusi publik layak mendapat perhatian serius. 
Bagaimanapun, sebagian besar masa depan pemimpin bangsa dan negeri ini dipertaruhkan di situ, di Universitas. 

Maka, mengelola Universitas dan menyiapkan generasi muda calon pemimpin bangsa sepatutnya dilakukan dengan tingkat kefokusan tinggi, lagi penuh jiwa bersahabat dengan kaum muda yang sedang surplus itu. 

Jika dikaitkan dengan momen suplus demografi hari ini dan beberapa tahun ke depan, anak muda Indonesia memang perlu penanganan serius lagi canggih. Pertaruhannya besar sekali: bonus demografi atau bencana demografi, kata para ahli. 

Tak layak kiranya daya kritis dan produktivitas anak muda di Universitas ditukar dengan jabatan komisaris sang rektor. Jika itu terus terjadi, publik bukan tak mungkin memproduksi satire baru lagi: “Universitas Komisaris” atau barangkali “Rektor Komisaris”. 

Karena, ibarat kotak pandora yang terlanjur terbuka, endapan “hantu – hantu” persoalan yang tersimpan rapat begitu lama, menggelinding dan menyebar kemana – mana, hingga tak terkendali. Bisa “ruwet, mampet”, meminjam istilah salah satu karakter politisi di adegan film Di Balik 98.    

***

Pihak universitas tentu punya jawaban dan pembenaran birokratis dan juridis. Aturan boleh dibuka, ditafsir dan diperdebatkan. Pun juga soal prosedur birokrasi yang menyertainya. 

Sayangnya, persoalan utama dan perihal mendasarnya bukan di situ. Soal utama adalah kepantasan etik sang pemimpin Universitas, sang Rektor. 

Tak menarik lagi, meski tetap penting, bicara soal rangkap jabatan dan atau apa di balik posisi komisaris. Hal paling mendasar adalah perihal etik: “kepantasan”. Karena, jika tak sampai pada taraf itu, maka tak heran jika pimpinan universitas pun dapat dinilai sedang “mabuk jabatan”. Tak puas dengan jabatan satunya, ditambah lagi posisi lainnya. 

Selain soal rangkap posisi — jika kata jabatan menuai kontroversi — menarik menelisik gramatika kepemimpinan dunia yang sedang hangat belakangan ini. 

Professor Emil Salim tak lama ini menerangkan perihal Greedy politic dan Green Politic: politik serakah dan politik hijau. Keduanya boleh kita sandingkan dengan perihal kepemimpinan menjadi: greedy leadership dan  green leadership — kepemimpinan serakah yang rakus nan ekstraktif dan kepemimpinan hijau yang tak rakus lagi pro lingkungan dan kemanusiaan. 

Kedua karakter politik yang sudah barang tentu mempengaruhi karakter kepemimpinan ini, termasuk kepemimpinan Universitas, menjadi dua tata bahasa kepemimpinan dunia hari ini. 

Dari tuntunan Prof Emil Salim di atas, dapatlah kiranya dijadikan cermin, apakah rektor sekaligus komisaris adalah bagian dari greedy leadership atau green leadership? 

Lantas, bagaimana nasib Universitas dan anak muda negeri ini di hadapan pemimpinnya yang tak lain juga seorang komisaris? Masih pantaskah Universitas dikelilingi “aroma” bisnis, yang juga cenderung politis, di hadapan kepentingan akademis yang tak lain merupakan tugas utama Universitas?

***

Publik layak mencegah keberlanjutan Universitas untuk terlalu “komisaris” akibat laku “politis” pimpinan dan penyelenggaranya.

Selain tak pantas, perilaku ini berpotensi menyingkirkan sikap akademis dan marwah etis Universitas yang merupakan amanah konstitusi: mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Universitas tak boleh dibiarkan kehilangan spirit dan tugas konstitusional itu.     

Bagikan