Upaya Desa Borisallo Mewujudkan Inklusi Sosial di Kabupaten Gowa

Pembahasan awal draft Peraturan Desa tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Aula kantor Desa Borisallo, 22 Agustus 2019

Terkini.id, Gowa – Penyandang disabilitas masih belum mendapatkan hak yang setara dengan warga lainnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan maupun maupun sekedar untuk mendapatkan hak dasarnya.

Padahal sejumlah kebijakan telah ada dan diberlakukan. Misalnya Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan regulasi lainnya baik nasional dan di tingkat daerah.

Untuk mewujudkan inklusi sosial, salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong dari level desa, dengan penyediaan data yang akurat tentang jumlah disabilitas dan kebutuhan dan potensinya. Adanya forum komunikasi penyandang disabilitas, partisipasi dalam perencanaan pembangunan maupun penyusunan regulasi desa serta peningkatan kemudahan aksesibiltas fisik (infrastruktur).

Di Borisallo, saat ini setidaknya sudah  dimulai dengan tersedianya data disabilitas, upaya pengorganisasian dengan terbentuknya Forum Peduli Disabilitas Desa Borisallo dan baru saja terlaksana pembahasan awal draft Peraturan Desa Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang digagas bersama YASMIB Sulawesi, pemerintah desa, BPD dan melibatkan unsur penyandang disabilitas serta stakeholder lainnya.  Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2019 di Aula kantor Desa Borisallo.

Dalam proses pembahasan draft tersebut, poin pertama yang dianggap penting adalah ketersediaan data disabilitas, sehingga menjadi bagian awal isi draft tersebut adalah data.

Pemerintah desa memiliki tanggung jawab memfasilitasi pendataan dan mengupadatenya secara periodik.  Muatan lainnya pada bab selanjutnya tentang partisipasi disabilitas, kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, hukum, keagamaan, aksesibilitas bangunan dan lain sebagainya.

Pembahasan draft masih akan dilaksanakan oleh pemerintah bersama BPD untuk memfinalkan dan menyepakatinya menjadi Peraturan desa.

“Hal terpenting adalah bahwa upaya penerbitan peraturan ini ini akan menjadi dasar pemenuhan hak penyandang disabilitas di Borisallo,” ungkap Sofyan, Kepala Desa Borisallo.

Muhammad Takdir selaku kader disabilitas yang telah menginisiasi pendataan, pembentukan Forum Peduli Disablitas Desa dan yang  telah mengawal adanya draft Perdes, mengatakan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi dari beberapa pihak, antara lain YASMIB Sulawesi, pemerintah desa dan BPD.

“Ini adalah awal advokasi yang harus terus didengungkan secara konsisten, sampai benar-benar dapat memenuhi indikator desa Inklusi. Semua pihak  harus dapat mengambil peran mewujudkannya,” terangnya.

Menurutnya, Yasmib telah menorehkan sejarah baru di Borisallo dengan memberikan dukungan sebagai upaya menciptakan inklusi sosial.

Pembahasan ini juga dihadiri Kepala Puskesmas Parangloe, Faisal, memberikan respons positif terhadap penyusunan Perdes ini.

Menurutnya, dukungan dan kolaborasi dengan pemerintah desa sangat dibutuhkan . Dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, termasuk disabilitas.

Faisal menyatakan akan mulai melibatkan kelompok disabilitas dalam kegiatan promosi kesehatan. Harapannya pihaknya bisa mendapatkan data disabilitas termasuk gambaran kondisi kesehatannya, untuk segera dilakukan kunjungan jika ada yg membutuhkan pemeriksaan yang tidak bisa ke layanan.

Saat ini Puskesmas Parangloe juga melakukan pembenahan agar bangunan dan fasilitas lebih aksesibel dan inklusif. Termasuk penguatan bagi petugas agar lebih sensitif dan responsif terhadap warga disabilitas, lansia maupun anak.

Berita Terkait
Komentar
Terkini
News

AQSHA Competition Resmi Digelar di SPIDI

Terkini.id, Makassar - Perhelatan AQSHA Competition resmi dibuka, Jumat 15 November 2019. Berbagai event dan lomba akan dilaksanakan selama tiga hari kedepan, hingga Ahad