Utang Pemerintah Tembus Rp 6.000 Triliun, Sri Mulyani: Tetap Dikelola dengan Hati-hati

Terkini.id, Jakarta – Posisi utang pemerintah hingga akhir Desember 2020 tembus Rp 6.074,56 triliun.

Mengutip dari kompascom, laporan dari APBN KiTa pada Minggu 17 Januari 2021 menyebutkan, posisi utang tersebut sudah setara dengan 38,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Dengan jumlah tersebut, utang pemerintah sepanjang tahun 2020 meningkat Rp 1.296 triliun atau 27,1 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 yang sebesar Rp 4.778 triliun.

Secara lebih rinci dijelaskan, komposisi utang pemerintah tersebut terdiri atas pinjaman sebesar Rp 852,91 triliun. Untuk pinjaman dalam negeri besarnya Rp 11,97 triliun sedangkan pinjaman luar negeri mencapai Rp 840,94 triliun.

Mungkin Anda menyukai ini:

Sementara itu, sebagian besar dari sumber utang, yakni mencapai 85,96 persen, berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN) yang mencapai Rp 5.221,65 triliun.

Baca Juga: Tangani Bencana yang Bertubi-tubi, Indonesia Tambah Utang Rp7 Triliun

Untuk SBN domestik, nilainya Rp 4.025,62 triliun, sedangkan dalam bentuk valas nilainya mencapai Rp 1.196,03 triliun.

Dari sisi mata uang, utang pemerintah pusat pun didominasi dalam mata uang rupiah, yakni mencapai 66,47 persen dari total komposisi utang pada akhir Desember 2020.

“Dominasi mata uang Rupiah ini seiring kebijakan pengelolaan utang yang memprioritaskan sumber domestik dan penggunaan valas sebagai pelengkap untuk mendukung pengelolaan risiko utang valas,” sebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seperti dikutip dari laporan tersebut.

Baca Juga: SBY Kritik Pemerintah, Guru Besar USU: Kau Sudah Dijuluki Bapak...

Ia pun mengatakan, peningkatan nilai utang pemerintah disebabkan oleh pelemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

“Serta peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional,” kata Sri Mulyani seperti dikutip dari laporan tersebut.

Menurut dia, komposisi utang pemerintah juga akan terus dijaga dalam batas tertentu sebagai pengendalian risiko dan menjaga keseimbangan makro ekonomi.

Di dalam UU No 17 tahun 2003 dikatakan, batasan maksimal rasio utang pemerintah adalah 60 persen dari PDB.

“Portofolio utang pemerintah dikelola dengan hati-hati dan terukur, pemerintah Indonesia melakukan diversifikasi portofolio utang secara optimal untuk meningkatkan efisiensi utang (biaya dan risiko minimal), baik dari sisi instrumen, tenor, suku bunga, dan mata uang,” ujar Sri Mulyani.

Bagikan