Wah, Reuni 212 Dibubarkan tapi Kerumunan Pengajian Tidak Ditindak, Pengamat Desak Pemerintah Harus Adil!

Terkini.id, Jakarta – Pengamat politik bernama Ujang Komarudin menyoroti pembubaran massa aksi reuni 212.

Diketahui, massa aksi 212 digagalkan oleh pihak aparat lantaran dinilai dapat menimbulkan kluster Covid 19.

Akan tetapi, menurut Ujang Komarudin, menjadikam Covid sebagai alasan pencegahan kerumunan tentu tidak adil.

Pasalnya, masih banyak Kerumunan yang lain yang juga harus diberlakukan secara adil.

Hal itu disampaikan Ujang dalam diskusi series Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk “Politik Reuni 212” yang dilansir Rmolid.

Ya, Ujang menyatakan demikian untuk merespon pertanyaan terkait pihak kepolisian yang tidak memberi izin terhadap acara Reuni 212 di kawasan Jakarta dan daerah lainnya.

“Bangsa ini harus menjaga bersama-sama dalam konteks kesehatan juga, dan kelompok 212 juga punya kewajiban untuk menjaga bangsa ini juga,” ujar Ujang.

Di tengah pandemi yang belum tuntas dan adanya varian baru Covid-19 bernama Omicron, Ujang menilai ada sengketa kepentingan antara pemerintah dan juga masa aksi 212.

“Jadi ada dua kepentingan. Di satu sisi ini momentum secara historis bagi kelompok 212, di satu sisi juga pemerintah mempertahankan bahwa ini adalah masa pandemi,” tuturnya.

Ujang pun menilai, dalam konteks demokrasi, negara atau pemerintah mesti membuka ruang untuk kelompok 212 mengungkapkan aspirasinya untuk berserikat dan berkumpul di mana pun di seluruh negeri ini.

“Tetapi memang negara harus adil. Jangan sampai misalkan kelompok-kelompok tertentu yang lain yang berkerumun tidak ditindak. Atau mohon maaf, pengajian-pengajian yang lain banyak di daerah yang berkerumun tidak ditindak. Ini juga mesti adil,” ucapnya.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.