Terkini.id — Buntut dari hukum Adama yang melaporkan Ketua Tim Appi-Rahman, Erwin Aksa ke Bawaslu Sulsel karena diduga melakukan kampanye hitam dan penghinaan.
Membuat Wakil Ketua PPP Kota Makassar, Raihan Husain menggalang kekuatan melawan Tim Hukum ADAMA. Raihan menggalang sejumlah pengacara kalangan anak muda, untuk membela Ketua Tim Pemenangan Appi-Rahman, Erwin Aksa.
Menurut Raihan, Tim Hukum ADAMA melaporkan Erwin Aksa setelah mengkritik kinerja Danny Pomanto selama menjabat sebagai Walikota Makassar.
“Teman-teman pengacara muda gemes aja… Mereka sangat antusias untuk membela Pak Erwin. Kami akan mendampingi Pak Erwin dan membuktikan bahwa laporan Tim Hukum Adama tidak memenuhi unsur kampanye hitam,” tegas Raihan, Kamis 15 Oktober 2020.
Raihan menambahkan, banyak di antara pengacara muda ini yang menghubungi langsung dirinya. Meminta untuk dilibatkan dalam tim hukum yang mendampingi Erwin Aksa. “Ini karena mereka melihat Pak Erwin memang hanya mengkritik. Apalagi yang dikritik itu kinerja pemerintahan,” lanjut putra jurnalis senior dan Jubir Jusuf Kalla, Husain Abdullah ini.
- Temui Wali Kota, Seniman Makassar Satukan Spirit Kearifan Lokal Hidupkan Kembali MAF
- Ribuan Pelari Ramaikan Geromborun 2025 di Makassar
- Wali Kota Makassar Ingin Urban Farming Solusi Pertanian Kota dan Penopang Pangan
- Wali Kota Munafri Arifuddin Ingatkan Kreativitas di Porseni SMPN 6 Makassar
- LPS FinLab 2025, Lembaga Penjamin Simpanan Dorong Mahasiswa Sulsel Melek Literasi Keuangan
Sebelumnya, Erwin Aksa memberikan kritikan atas kinerja Danny selama memimpin walikota Makassar. Erwin bilang di bawah kendali Danny, Makassar tidak mengalami kemajuan signifikan dibanding kota lain di Indonesia seperti Surabaya.
Kritik pedas Erwin ini kemudian menjadi viral dan dimuat banyak media massa. Soal keberatan terhadap media massa yang memuat pernyataan Erwin Aksa itu, Raihan menyarankan tim hukum ADAMA menempuh jalur yang telah ada.
“Kalau keberatan kepada media, gunakan hak jawab. Kalaupun media dilapor, polisi tetap akan sarankan lapor ke dewan pers. Karena ada MoU Polisi dengan Dewan Pers bahwa masalah pers diselesaikan dulu melalui mekanisme Dewan Pers. Biasanya dengan hak jawab,” sebutnya.
Raihan kemudian menjelaskan kategori kampanye hitam dalam Pilkada. Katanya, dalam Pasal 280 ayat (1) Huruf C UU Pemilu menyebutkan setiap pelaksana, peserta dan tim sukses dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain. Pada huruf d memuat larangan menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat. Dan pada huruf d mengatur larangan kampanye yang mengganggu ketertiban umum.
“Kalau tidak memuat unsur itu bukan dikategorikan kampanye hitam. Jadi keliru itu tim hukumnya ADAMA kalau kritik Erwin Aksa dikategorikan kampanye hitam,”demikian Raihan.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
