WALHI Sulsel Desak Pembangunan Masjid 99 Kubah di CPI Dihentikan, Ini Alasannya

Masjid 99 Kubah di CPI Makassar. (Foto: Ist)

Terkini.id, Makassar – Akhir-akhir ini, publik mulai mendengar kabar bahwa ada sebagian kelompok yang ingin melanjutkan pembangunan Masjid 99 Kubah yang berlokasi di kawasan CPI, Kota Makassar, dengan menghimpun donasi.

Bahkan saat ini, pihak yang mengatasnamakan kaukus pembangunan Masjid 99 Kubah juga sudah membuka rekening untuk menggalang dana publik guna melanjutkan pembangunan masjid tersebut.

Menanggapi rencana kelanjutan pembangunan Masjid 99 Kubah di lokasi CPI, WALHI Sulawesi Selatan menyampaikan sikap terkait rencana tersebut.

WALHI Sulsel bersama masyarakat pesisir Makassar dan Galesong yang terdampak proyek CPI meminta agar rencana pembangunan Masjid 99 Kubah di lokasi CPI tidak diteruskan atau dihentikan.

Selain itu, WALHI meminta agar pembangunan masjid tersebut dibangun di lokasi lain yang lebih baik yakni di lokasi yang bebas dari konflik dan pelanggaran HAM.

Menarik untuk Anda:

“Kami tidak menolak pembangunan masjid, namun kami meminta agar Masjid 99 Kubah tidak dibangun di lokasi proyek CPI,” kata Direktur Eksekutif WALHI Sulsel, Muhammad Al Amin, Kamis, 11 Juni 2020.

Amin pun menjelaskan alasan pihaknya mendesak pembangunan Masjid 99 Kubah di kawasan CPI dihentikan.

Menurutnya, lokasi pembangunan Masjid 99 Kubah yang akan tetap dibangun di lokasi CPI merupakan lokasi yang penuh dengan konflik dan sarat akan pelanggaran HAM.

“Perlu kami sampaikan bahwa Masjid 99 Kubah yang dibangun di lokasi proyek CPI awalnya merupakan pemukiman 41 kepala keluarga nelayan. Para keluarga nelayan tersebut kemudian digusur tanpa ada kompensasi ataupun ganti rugi,” kata Amin.

Bahkan, lanjut Amin, hingga saat ini ada 3 kepala keluarga yang masih hidup terlunta-lunta di bawah jembatan CPI dan Koridor Gedung CCC.

Dengan demikian, menurut dia, bila Masjid 99 Kubah tersebut dibangun di lokasi CPI, maka masjid itu akan dikenal sebagai simbol penggusuran dan penderitaan korban penggusuran.

Selain itu, Amin mengatakan, CPI adalah kawasan yang dibangun melalui kegiatan reklamasi yang merusak lingkungan hidup dan juga ditentang keras oleh nelayan dan masyarakat pesisir, termasuk perempuan pesisir di Galesong dan Kota Makassar.

“Masyarakat Sulawesi Selatan, apalagi masyarakat pesisir Makassar dan Galesong masih mengingat dengan sangat jelas bagaimana kerusakan lingkungan pesisir yang disebabkan oleh proyek CPI,” ungkapnya.

Bahkan, hingga saat ini pendangkalan yang terjadi di Kanal Jongayya masih belum dipulihkan, baik oleh pemerintah maupun PT Ciputra.

Akibatnya, kata Amin, hingga saat ini akses nelayan Mariso dan Panambungan menjadi terganggu dan pendapatan nelayan juga menurun.

“Kami tidak rela Masjid 99 Kubah yang memiliki nilai yang sangat agung dan juga merupakan tempat beribadah orang Islam dibangun di lahan yang memberi dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat pesisir,” tegasnya.

Sebagai informasi, WALHI Sulsel dan para nelayan di Makassar dan Galesong hingga saat ini masih terus menunggu upaya pemerintah dan PT Ciputra agar melakukan pemulihan lingkungan dan mengganti seluruh kerugian masyarakat pesisir yang terdampak proyek CPI.

Apalagi, PT Ciputra telah berjanji di hadapan nelayan akan melakukan pemulihan atas dampak yang telah ditimbulkan, akan tetapi upaya tersebut sampai saat ini belum direalisasikan.

“Sebaiknya kaukus masjid CPI mendesak PT Ciputra dan pemerintah provinsi untuk memulihkan lingkungan dan mengganti kerugian masayarakat, baik yang berada di Mariso, Panambungan, Galesong, terutama 41 KK nelayan yang digusur dari pemukiman mereka,” pungkasnya.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Independent Woman Makassar Galang Dana Kemanusiaan Bagi Perempuan Korban Covid-19

Izin Minol Dinilai Terlalu Mudah, Dewan Minta Ketegasan Pemkot Makassar

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar