Tuntaskan Kajian Dampak Buruk Tambang Pasir Laut, WALHI Tantang Gubernur Sulsel Untuk Dialog

Ketua Tim Kajian WALHI Sulsel, Slamet Riadi.

Terkini.id — Wahana Lingkungn Hidup Indonesia (WALHI) Daerah Sulawesi Selatan (Sulsel) menyebut telah menyelesaikan hasil kajian terkait dampak buruk tambang pasir laut terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat di Kepulauan Kodingareng, Kota Makassar.

Organisasi lingkungan ini juga menagih janji gubernur untuk berdialog dengan masyarakat. 

Ketua Tim Kajian WALHI Sulsel, Slamet Riadi mengatakan, kajian tersebut terkait daya rusak tambang pasir laut terhadap nelayan dan masyarakat di Kepulauan Kodingareng.

Hal itu dibuat untuk menjawab tantangan gubernur dan menunjukan ke publik ihwal aktivitas tambang pasir laut di wilayah tangkap nelayan.

Ia menyebut aktivitas tersebut benar-benar memberi dampak serius bagi masyarakat, terutama perempuan di Kepulauan Kodingareng.

Menarik untuk Anda:

“Sekarang kami telah menyelesaikan kajian ini, oleh karena itu kami pun meminta Gubernur Sulsel memenuhi janjinya untuk berdialog dengan para nelayan dan perempuan yang menolak tambang pasir laut PT Boskalis,” kata Memet, sapaan akrab Slamet Riadi, Jumat 18 September 2020.

Lebih lanjut, Memet menjelaskan bahwa pihaknya telah mengkaji dokumen lingkungan perusahan pemilik konsesi. Dalam dokumen tersebut dirinya melihat banyak dampak-dampak yang terjadi namun tidak dijelaskan dalam dokumen lingkungan tersebut.

Kemudian terkait dengan hasil kajian perizinan yang dilakukan oleh Jatam dan Koalisi Selamatkan Laut Indonesia, Memet menyebut bahwa kajian tersebut merupakan temuan penting yang perlu ditindak lanjuti.

Terutama bagi penegak hukum. 

Karena selama ini, selalu saja nelayan yang disoroti dan dikrimialisasi. Ia meminta saatnya penegak hukum juga menindak pelanggaran perizinan yang terjadi pada proyek tambang pasir laut.

“Dari kajian awal teman-teman koalisi, sangat jelas adanya dugaan tindak pidana korupsi dan monopoli usaha. Artinya Boskalis selama ini menambang di konsesi yang diduga melawan hukum,” pungkasnya.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Soal Dugaan Politisasi PKH, Fatma: Tungguma’

Keberpihakan Perempuan Makin Nyata Ke Fatmawati Rusdi

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar