WALHI Sulsel Tuding Gubernur Paling Bertanggung Jawab Ihwal Bau Busuk di Pantai Losari

Terkini.id, Makassar – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Daerah Sulawesi Selatan angkat bicara soal bau busuk di Pantai Losari serta rencana Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah yang hendak menghubungkan kanal Jongayya ke laut. 

Menurut Staf POR WALHI Sulsel, Aswan Sulfitra, bau busuk yang terjadi di Pantai Losari merupakan dampak dari proyek reklamasi CPI. 

Namun saat ini, pihak yang paling bertanggung jawab untuk memulihkan lingkungan di laut Losari adalah Gubernur Sulsel. Seharusnya, kata dia, pemulihan pesisir di Pantai Losari dilakukan sejak dulu. 

WALHI Sulsel pun mengklaim telah mendesak Gubernur untuk segera memperbaiki sirkulasi air laut agar tidak mengendap di Losari dan menimbulkan bau busuk.

Mungkin Anda menyukai ini:

“Seharusnya dari dulu Gubernur memperbaiki sirkulasi air laut di Pantai Losari. Jangan ketika terjadi pendangkalan dan air laut di Losari berbau, baru Gubernur sibuk membuat kanal,” kata Aswan Sulfitra, Kamis, 3 Desember 2020.

Baca Juga: Plt Gubernur Sulsel: Saya Yakin Partai Gelora Bakal Jadi Rising...

Menurutnya, gubernur lamban merespons. 
Pasalnya, kata Aswan, Nurdin Abdullah baru hendak membuat kanal setelah air di Pantai Losari menghitam dan berbau.

Menurut Aswan, kerusakan Pantai Losari merupakan tanggung jawab Gubernur, PT Ciputra dan PT Yasmin Bumi Asri. Sebab, proyek CPI adalah proyek yang dibangun atas kerja sama Pemerintah Provinsi Sulsel dan perusahaan.

“Jadi siapapun Gubernurnya, dia harus bertanggung jawab atas kerusakan pesisir akibat reklamasi,” ungkapnya.

Baca Juga: Klarifikasi Nurdin Abdullah soal Uang yang Disita KPK, Nurdin: Itu...

Lanjut dari pada itu, Aswan juga mengatakan bahwa berdasarkan catatan WALHI Sulsel, sejak Nurdin Abdullah menjabat sebagai Gubernur, lingkungan pesisir terus rusak serta kehidupan nelayan dan perempuan pesisir di Kota Makassar semakin menderita dan miskin.

“Buktinya, dampak reklamasi untuk proyek (CPI) saja belum selesai teratasi, Gubernur Sulsel kembali memberikan izin tambang pasir laut ke perusahaan yang dimiliki oleh koleganya. Dampaknya, kehidupan ribuan nelayan dan perempuan di Pulau Kodingareng menurun drastis,” tuturnya.

Oleh karena itu, Aswan meminta agar Gubernur Sulsel berhenti mengorbankan nelayan dan perempuan pesisir untuk kepentingan bisnis terkhusus bisnis koleganya.

Bagikan