Makassar Terkini
Masuk

Wasekjen PBNU Minta Polri Ungkap Aliran Dana di Kasus ACT, Mustofa Nahra: Sekalian Aliran Dana dari Maming

Terkini.id, Jakarta – Politisi Partai Ummat, Mustofa Nahrawardaya menanggapi Wasekjen PBNU, Rahmat Hidayat Pulungan yang meminta aparat penegak hukum mengusut aliran dana ke pihak lain dalam dugaan penyelewengan donasi Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT.

Mustofa Nahra membalas, polisi sebaiknya juga mengusut aliran dana tersangka kasus suap, Mardani Maming.

Namun, Mustofa Nahra tidak menyebut dengan spesifik aliran dana ke mana yang ia maksud dalam cuitannya.

Sekedar informasi, Mardani Maming adalah politisi PDIP sekaligus Bendahara Umum PBNU yang baru dinonaktifkan.

“Sekalian doong. Aliran dana dari Maming,” kata Mustofa Nahra .

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PBNU belum menanggapi sindiran Mustofa Nahra soal Mardani Maming.

Adapun sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Rahmat Hidayat Pulungan meminta aparat penegak hukum agar tidak ragu dalam mengusut aliran dana ke pihak lain dalam dugaan penyelewengan donasi Yayasan ACT.

“Penegak hukum agar tidak ragu-ragu untuk menyelidiki lebih dalam ke mana saja aliran dana tersebut,” kata Rahmat dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 30 Juli 2022, dilansir dari Tempo.

“Jangan sampai selain untuk memperkaya diri sendiri, dana masyarakat digunakan atau dialirkan untuk memperkuat kelompok-kelompok radikal dan terorisme,” sambungnya.

Setelah diselidiki, lanjutnya, aparat penegak hukum juga harus menyampaikan informasi tentang aliran dana tersebut kepada publik, termasuk modus-modus transaksi keuangan yang dilakukan oleh para petinggi ACT.

Rahmat juga menilai bahwa penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri sudah tepat menahan empat tersangka dalam kasus dugaan penggelapan dan pencucian uang oleh ACT.

Menurutnya, Bareskrim bertindak cepat dalam menahan empat tersangka tersebut untuk mencegah mereka bergerak leluasa setelah ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan pemotongan donasi mencapai Rp450 miliar untuk operasional.

Artinya, lanjut Rahmat, lembaga tersebut menghabiskan total operasional sebesar Rp2,5 miliar setiap bulannya, termasuk kisaran gaji keempat petinggi yang berkisar Rp50-450 juta per bulan.

“(Penahanan) Tidak heran karena temuan Bareskrim Polri mengungkap gaji keempat petinggi tersebut berkisar Rp50-450 juta per bulannya. Sangat fantastis,” katanya.

Adapun pada Jumat, 29 Juli 2022, penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri menahan empat tersangka kasus dugaan penggelapan dan pencucian uang oleh Yayasan ACT,

Tersangka tersebut, yakni Ahyudin (A) selaku mantan Presiden ACT, Ibnu Khajar (IK) selaku Presiden ACT, dan Novariandi Imam Akbari (NIA) selaku Ketua Dewan Pembina ACT.

Selain itu, ditahan pula Hariyana Hermain (HH) yang merupakan salah satu pembina ACT dan memiliki jabatan tinggi lain di ACT, termasuk mengurusi keuangan.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Whisnu Hermawa menyebut, alasan penahanan adalah para tersangka dikhawatirkan menghilangkan barang bukti.

Pasalnya, mereka terbukti mencoba menghilangkan barang bukti dengan cara memindahkan beberapa dokumen yang ada di Kantor ACT.