Wiranto Usul Penyebar Hoax Dijerat UU Terorisme, Rocky: Jokowi yang Pertama Kena

Terkini.id, Makassar – Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, tentang penyebar hoax dijerat undang-undang teroris, ditanggapi Rocky Gerung.

Pakar filsafat dan politik ini mengungkapkan, jika undang-undang itu diberlakukan, maka Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang harus dikenakan Undang-undang Terorisme.

Menurut dia, Jokowi bisa kena apabila undang-undang tersebut diterapkan ke pelaku penyebaran berita bohong atau hoax.

“Kalau sekarang dipakai Undang-undang Terorisme, coba konsekuen, siapa pembuat hoax terbaik dan terbanyak? Ya presiden,” ujar Rocky dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) tvOne, Selasa malam, 26 Maret 2019.

Dia menyebutkan, dari awal Presiden sudah membuat hoax tentang Esemka.
“Maka, perlakukan Undang-undang Terorisme pertama pada Presiden. Itu konsekuensi dari cara berpikir hukum yang otoriter, akan kena dirinya sendiri,” kata dia.

Selain Jokowi, menurut Rocky, calon wakil presiden nomor urut 01, Ma’ruf Amin juga bisa dikenakan UU ini.

Hal itu karena dia telah melakukan penyebaran hoax juga seperti Jokowi.

Sebab, menurut dia, Ma’ruf sudah mengamini akan ada produksi Esemka pada Oktober lalu.

“Siapa lagi yang mesti kena, ya selain Presiden, ya Pak Ma’ruf Amin,” kata dia.

Malah, menurut Rocky Gerung, hoax yang dibuat Jokowi jumlahnya banyak. Sehingga, Jokowi sudah bisa dihukum berkali-kali.

“Jadi, kalau didaftarkan, ya sudah beredar di media massa itu. Hoax-nya Presiden itu sudah 60, jadi akumulasi kejahatannya sudah dihukum berkali-kali sebagai teroris itu. Karena, enggak ada yang benar,” ujarnya menyudahi penyataannya.

Berawal dari Penyataan Wiranto

Seperti diketahui, sebelumnya, Wiranto meminta aparat penegak hukum menindak tegas penyebar hoaks.

Penyebar hoaks, menurut Wiranto, sama dengan pelaku terorisme karena sudah menimbulkan ketakutan, walau bukan teror secara fisik, melainkan non-fisik.

“Terorisme itu kan menimbulkan ketakutan di masyarakat,” kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu 20 Maret 2019.

Masyarakat yang diancam dengan hoaks untuk tidak menggunakan hak suaranya ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), menurut Wiranto, sudah bentuk ancaman terorisme.

Ia pun mewacanakan agar pelaku penyebar hoaks dijerat Undang-undang Terorisme.

Berita Terkait
Komentar
Terkini