Wiranto Usul Penyebar Hoax Dijerat UU Terorisme, Rocky: Jokowi yang Pertama Kena

Terkini.id, Makassar – Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, tentang penyebar hoax dijerat undang-undang teroris, ditanggapi Rocky Gerung.

Pakar filsafat dan politik ini mengungkapkan, jika undang-undang itu diberlakukan, maka Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang harus dikenakan Undang-undang Terorisme.

Menurut dia, Jokowi bisa kena apabila undang-undang tersebut diterapkan ke pelaku penyebaran berita bohong atau hoax.

“Kalau sekarang dipakai Undang-undang Terorisme, coba konsekuen, siapa pembuat hoax terbaik dan terbanyak? Ya presiden,” ujar Rocky dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) tvOne, Selasa malam, 26 Maret 2019.

Dia menyebutkan, dari awal Presiden sudah membuat hoax tentang Esemka.
“Maka, perlakukan Undang-undang Terorisme pertama pada Presiden. Itu konsekuensi dari cara berpikir hukum yang otoriter, akan kena dirinya sendiri,” kata dia.

Selain Jokowi, menurut Rocky, calon wakil presiden nomor urut 01, Ma’ruf Amin juga bisa dikenakan UU ini.

Hal itu karena dia telah melakukan penyebaran hoax juga seperti Jokowi.

Sebab, menurut dia, Ma’ruf sudah mengamini akan ada produksi Esemka pada Oktober lalu.

“Siapa lagi yang mesti kena, ya selain Presiden, ya Pak Ma’ruf Amin,” kata dia.

Malah, menurut Rocky Gerung, hoax yang dibuat Jokowi jumlahnya banyak. Sehingga, Jokowi sudah bisa dihukum berkali-kali.

“Jadi, kalau didaftarkan, ya sudah beredar di media massa itu. Hoax-nya Presiden itu sudah 60, jadi akumulasi kejahatannya sudah dihukum berkali-kali sebagai teroris itu. Karena, enggak ada yang benar,” ujarnya menyudahi penyataannya.

Berawal dari Penyataan Wiranto

Seperti diketahui, sebelumnya, Wiranto meminta aparat penegak hukum menindak tegas penyebar hoaks.

Penyebar hoaks, menurut Wiranto, sama dengan pelaku terorisme karena sudah menimbulkan ketakutan, walau bukan teror secara fisik, melainkan non-fisik.

“Terorisme itu kan menimbulkan ketakutan di masyarakat,” kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu 20 Maret 2019.

Masyarakat yang diancam dengan hoaks untuk tidak menggunakan hak suaranya ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), menurut Wiranto, sudah bentuk ancaman terorisme.

Ia pun mewacanakan agar pelaku penyebar hoaks dijerat Undang-undang Terorisme.

Berita Terkait
Komentar
Terkini
Opini

Tanda-tanda Resesi

17 Agustus tahun ini.Tiga hari sebelumnya.Jam 6 pagi waktu New York.Itulah hari pertama kurva terbalik: yield bond jangka panjang lebih rendah dari yield bond
Opini

74 Tahun Indonesia, Merdeka dalam Penindasan

TANGGAL 17 Agustus 2019, bangsa Indonesia dari Sabang sampai Marauke memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74 tahun.Berbagai macam bentuk kegiatanpun dilakukan dalam rangka
Opini

Memaknai Kemerdekaan Bukan Sekedar Simbolik

TUJUH belas Agustus merupakan momentum bersejarah sepanjang rentetan peristiwa, yang turut menghiasi dalam konsep Indonesia.Euforia kemerdekaan menggema dari berbagai penjuru mendengar teks proklamasi di
Opini

Aktivis Repotlusioner

SEJARAH gerakan mahasiswa secara heroik menggambarkan kecerdasan dan militansi perjuangan mahasiswa dalam menciptakan gerakan massa dengan tujuan memperbaiki kebobrokan tatanan yang ada di Indonesia.Bagi
Opini

Mengapa Pemadaman Listrik Begitu Lama?

DI mana-mana terjadi mati listrik. Di Amerika, Eropa apalagi Indonesia. Penyebabnya yang berbeda.Persoalannya: Seberapa sering.Seberapa luas.Seberapa lama.Ada kalanya sering mati lampu. Itu karena produksi
Opini

Mensegerakan Revisi PP No. 44 Tahun 2015

KEHADIRAN program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan terus memberikan manfaat bagi pekerja kita. Khusus untuk Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan
Opini

Aspal Buton sebagai Aspal Berongga

Buku hasil adaptasi dari disertasi penulis  yang diselesaikan pada program studi Teknik Sipil Universitas Hasanuddin pada tahun 2018 lalu.Buku ini menganalisis pengaruh penambahan bahan
Opini

Titanium Megawati

"Tulis dong soal pidato Bu Mega di Bali"."Tidak mau"."Menarik lho pak. Apalagi kalau DI's Way yang menulis"."Politik. Sensitif," balas saya."Soal Sengon 1 Triliun itu
Opini

Cara BUMN Tiongkok Berkembang

PADA tahun 2015, pemerintah China melakukan reformasi radikal terhadap BUMN. Dari total 117 BUMN, disusutkan menjadi 98 BUMN saja. Dampaknya bukan hanya pengurangan jumlah BUMN