Yusuf Muhammad: Ternyata, Diam-Diam Kejaksaan Tinggi DKI Telah Geledah Kantor Anak Buah Pecatan Pembohong

Terkini.id, Jakarta – Pegiat media sosial, Yusuf Muhammad menanggapi berita soal anak buah Gubernur Anies Baswedan yang kantornya digeledah atas dugaan korupsi oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Ia menyindir bahwa ternyata, anak buah pecatan pembohong diam-diam telah digeledah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Yusuf Muhammad menyampaikan hal ini melalui akun Twitter pribadinya pada Sabtu, 22 Januari 2022.

Baca Juga: Sentil Panitia Formula E, Yusuf Muhammad: Dulu Ngakunya Sponsorship Sudah...

“Sepi dari pemberitaan. Ternyata diam-diam Kejaksaan tinggi DKI telah menggeledah kantor anak buah pecatan pembohong,” katanya.

Bersama pernyataannya, Yusuf Muhammad membagikan tangkapan layar berita berjudul “Aparat Kejaksaan Tinggi DKI Geledah Kantor Anak Buah Anies Baswedan Terkait Dugaan Korupsi”.

Baca Juga: Sindiran Pedas Yusuf Muhammad: JIS dan Formula E Itu Ngemis...

Dilansir dari berita Warta Kota tersebut, Kantor anak buah Anies Baswedan digeledah penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada Kamis, 20 Januari 2022.

Gedung yang digeledah adalah Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin oleh Suzi Marsitawati terkait dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pembebasan lahan di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada 2018 lalu.

Kepala Seksi Penerangan Hukum pada Kajati DKI Jakarta, Ashari Syam mengungkapkan bahwa penggeledahan ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor: Print-01/M.1/Fd.1/01/2022 tanggal 19 Januari 2022.

Baca Juga: Sindiran Pedas Yusuf Muhammad: JIS dan Formula E Itu Ngemis...

Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menggeledah kantor Suzi untuk mencari dan mengumpulkan bukti serta menyita benda-benda guna kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi.

“Sesuai dengan fakta penyidikan, pada tahun 2018, Dinas (Pertamanan) Kehutanan Provinsi DKI Jakarta memiliki anggaran untuk Belanja Modal Tanah sebesar Rp326.972.478.000 yang bersumber dari APBD DKI Jakarta untuk kegiatan pembebasan tanah taman hutan, makam dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur,” kata Ashari pada Kamis malam.

Dalam pembebasan lahan ini, kata Ashari, diduga ada kelebihan harga yang dibayarkan sehingga merugikan negara, dalam hal ini Pemprov DKI sekitar Rp26.719.343.153.

Menurutnya, kemahalan harga tersebut disebabkan karena dalam menentukan harga pasar tidak berdasarkan harga dari aset identik atau sejenis yang ditawarkan untuk dijual, sebagaimana diatur dalam Metode Perbandingan Data Pasar berdasarkan Standar Penilai Indonesia 106 (SPI 106).

Bagikan