Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Ahok disentil staf Erick Thohir, dibilangi kudet soal Pertamina. Kisruh di PT Pertamina (Persero) agaknya masih berlanjut. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu angkat bicara terkait kontrak-kontrak BUMN yang banyak menguntungkan pihak lain, seperti yang sebelumnya disampaikan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan, perkara kontrak itu telah lama dibahas Menteri BUMN Erick Thohir hingga menegaskan kontrak yang dijalankan BUMN harus menguntungkan kedua belah pihak.
“Beliau (Ahok) harusnya lihat juga bahwa omongan itu sudah diomongkan lama Pak Eric Thohir. Mulai dari jangan sampai proyek-proyek jadi bahan korupsi, bahwa BUMN perusahaan milik negara,” beber Arya dalam keterangan yang disampaikannya kepada wartawan di Jakarta, Minggu 28 November 2021.
Menurut Arya, kalaupun ada kerja sama dengan BUMN itu harus ada win-win solution, tidak boleh ada yang dirugikan.
“Semua itu sudah dibicarakan Pak Eric Thohir jauh-jauh hari itu,” imbuhnya, seperti dilansir dari CNBCIndonesia.com, Senin 29 November 2021.
Selanjutnya, Arya juga menyebutkan saat ini telah dilakukan perbaikan-perbaikan dan transformasi yang dilakukan di BUMN. Sehingga, menurut Arya, Ahok sebagai komisaris di Pertamina juga harus mengikuti perkembangan yang sudah dilakukan hingga saat ini.
“Makanya, kita agak bingung nih mungkin Pak Ahok tidak mengikuti yang ada di BUMN, ya? Seperti kasus-kasus misalnya, berapa banyak itu direksi yang telah kita laporkan. Direksi Asabri kita laporkan, direksi Jiwasraya kita laporkan, dan di beberapa BUMN lain kita laporkan tuh semua. Bahkan bisa liat tuh dihukum seumur hidup itu belum ada sejarahnya seperti itu,” paparnya.
Munculnya hal itu setelah Ahok sebelumnya menyampaikan, banyak kontrak yang dimiliki BUMN justru menguntungkan pihak lain. Tidak terkecuali kontrak yang ada di Pertamina.
Oleh karena itu, saat ini ia mengungkapkan tengah melakukan perbaikan-perbaikan di internal Pertamina berkaitan kontrak tersebut.
“Banyak kontrak BUMN yang sangat merugikan BUMN juga, termasuk Pertamina. Jadi itu yang saya marah, ini yang lagi kita koreksi ini. Kenapa kontrak-kontraknya menguntungkan pihak lain. Itu mens rea-nya ada,” tegas Ahok dalam akun Youtube-nya.
Kendati demikian, keberadaan kontrak-kontrak seperti itu tidak langsung harus membuat para direksi BUMN untuk enggan mengeksekusi rencana bisnis baru. Pasalnya, keberadaan direksi sebagai eksekutif perusahaan harus menjalankan tugas sebagaimana mestinya, namun harus dilandaskan dengan niat yang baik memajukan perusahaan.
Jika dirasa penilaian yang dilakukan perusahaan kurang, atau bahkan tidak memiliki kemampuan maka di situlah perusahaan bisa menggandeng pihak konsultan hingga investment bank (IB) untuk memberikan penilaian yang lebih adil.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.