Aksi Bela Haris dan Fatia, 20 Pengacara Papua Siap Dampingi Mereka, Warganet: Salam Kebenaran! Walau Kebebasan Berekspresi Sedang Terancam

Terkini.id, Jakarta – Laporan Luhut Binsar Panjaitan terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti masih menjadi perbincangan hangat. Sebagian besar masyarakat menyayangkan aksi Luhut itu.

Dilansir dari akun @YLBHSisarMatiti, saat ini lebih dari 20 orang Pengacara Papua telah menandatangani kuasa, untuk mendampingi Haris Azhar dan Fatia Maudiliyanti sebagai bentuk dukungan riil atas kriminalisasi.

Hasil dari pertemuan yang dilakukan di kantor LP3BH Manokwari tersebut akan segera dibawa ke Jakarta.

Tak hanya itu, dukungan juga datang dari pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari.

Ia mengungkapkan bahwa laporan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tersebut dinilai melanggar dua undang-undang.

Menurut dia, sebagai penyelenggara negara Luhut tak bisa melaporkan masyarakat yang memberikan kritikan atau masukan kepada pemerintah.

“Perintah undang-undang itu sudah ada penyelenggara negara kan tidak boleh melaporkan warga negara yang berpartisipasi memberikan masukan,” kata dia dalam diskusi virtual IM57+ Institute pada Sabtu, 26 Maret 2022.

Feri menyatakan hal itu tercantum dalam Undang-undang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam pasal 9 disebutkan masyarakat memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara. Selain itu masyarakat juga memiliki hak untuk memberikan saran dan pendapat.

“Aneh juga kalau publik disuruh memberikan saran lalu setelah memberikan saran dan masukkan kritik atau apapun itu malah kemudian dipidanakan,” ungkap Feri.

Feri juga menyatakan bahwa hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dilindungi oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 F UUD 1945 juga memberikan hak kepada masyarakat mengelola informasi yang akan disampaikan.