Anggap Jokowi Terlalu Banyak Beri Luhut Wewenang, Partai Ummat: Yang Kami Takutkan adalah Ini Ada Unsur Kedekatan

Terkini.id, Jakarta – Partai Ummat menyoroti bahwa Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan terlalu banyak diberi wewenang atau tanggung jawab oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi menyampaikan bahwa pihaknya mengkhawatirkan adanya unsur kedekatan antara Presiden Jokowi dan Luhut sehingga terjadi hal demikian.

Ia juga mengingatkan bahwa hal ini bisa mengakibatkan tugas dan fungsi kementerian sebagai satu institusi pemerintahan menjadi tidak efisien.

“Dalam kabinet itu kan banyak menteri. Kalau hampir sebagian besar urusan hanya ujung-ujungnya ke satu pintu saja, berarti itu indikasi kuat bahwa organisasi dalam konteks fungsi kementerian tadi tidak berjalan lancar,” ujarnya pada Jumat, 22 Oktober 2021, dilansir dari Galamedia.

“Yang kami takutkan bersama adalah ini ada unsur kedekatan, ini harusnya jadi concern kita sebagai masyarakat, jangan sampai semua kebijakan skala nasional dan untuk kepentingan orang banyak hanya lewat satu pintu saja,” tambahnya.

Terlebih, menurut Ridho, terlalu banyaknya tanggung jawab pada satu orang saja bisa menimbulkan kebijakan yang tak pro rakyat sehingga hasilnya juga tidak efisien.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi memang kerap menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan untuk memimpin berbagai hal.

Contohnya, ada pertengahan September 2020, Luhut ditunjuk menjadi komando penanganan Covid-19 di delapan provinsi.

Berikutnya, saat kasus Covid-19 di Indonesia kembali melonjak, Luhut ditunjuk menjadi koordinator PPKM Jawa-Bali.

Jauh sebelum ditunjuk menjadi Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut menjadi bagian dari Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).

Selain itu, Presiden Jokowi juga meneken Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

Luhut sebagai Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pengarah penyelamatan danau ini.

Bukan hanya itu, Presiden Jokowi juga menunjuk Luhut sebagai Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

Paling baru, Jokowi meneken Perpres Nomor 93 Tahun 2021 yang mengatur tentang Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Komite itu dipimpin oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.