Anies Baswedan Terancam Tak Digaji Selama 6 Bulan, Ada Apa?

Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. (Foto: Kompas)

Terkini.id, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diwanti-wanti oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Kemendagri memberi tenggang waktu kepada Anies hingga 30 November 2019 agar APBD tersebut segera disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Jika hingga tenggang waktu tersebut berakhir APBD tak juga disahkan, maka pemerintah akan menjatuhkan sanksi kepada Anies yakni tidak digaji. Sanksi itu tertuang dalam PP Nomor 12 Tahun 2017.

“Ya benar itu, pengenaan sanksinya (tidak digaji) dan tertuang dalam PP Nomor 12 Tahun 2017,” kata Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin, seperti dilansir dari Vivanews, Jumat 22 November 2019.

Aturan batas pengesahan APBD, kata Syarifuddin, tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan sanksi penundaan gaji selama enam bulan.

Namun, lanjut Syarifuddin, sebelum sanksi dijatuhkan, Kementerian Dalam Negeri akan mengevaluasi terlebih dulu untuk mengetahui penyebab keterlambatan.

“Kalau pengenaan sanksi ada tim lagi dari Inspektorat Jenderal Dalam Negeri yang memeriksa dan evaluasi apa penyebabnya,” ujar Syarifuddin.

“Jadi kalau katakanlah kepala daerah penyebabnya, nah yang kena sanksi kepala daerahnya. Tapi, kalau Inspektorat menilai yang memperlama itu DPRD-nya, ya DPRD nya yang kena sanksi. Jadi gitu prinsipnya bukan serta-merta tak digaji sebab APBD itu anggaran mengikat,” sambungnya.

Menurutnya, sedianya pemerintah daerah diberi waktu untuk menyusun anggaran, mulai dari perencanaan sampai pembahasan dengan legislatif.

“Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran sementara (KUA-PPAS) diberikan waktu maksimal 6 minggu untuk diterima DPRD sebelum selanjutnya dibahas lagi lewat R-APBD,” ujarnya.

Maka dari itu, waktu luang yang disediakan seyogyanya digunakan untuk semaksimal mungkin merampungkan penyusunan anggaran tersebut.

“Jadi yang saya ingin katakan bahwa dalam Peraturan Perundang-undangan tidak pernah menyebutkan perpanjangan,” pungkasnya.

Berita Terkait
Komentar
Terkini