Mitra Terkini
“Kami PKS menilai langkah tersebut realistis berdasarkan evaluasi capaian pendapatan sebelumnya,” ungkapnya.
Namun, dia menekankan Fraksi PKS menegaskan agar penyesuaian tersebut tidak melemahkan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PKS mendorong Pemerintah Kota untuk tetap memaksimalkan.
Kaitan, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, Pemanfaatan teknologi digital, seperti QRIS, virtual account, dan Makassar Super Apps (LONTARA+).
Dan Penguatan regulasi dan pengawasan demi transparansi dan akuntabilitas. Pihak Fraksi PKS juga menyampaikan sangat memahami penurunan pendapatan transfer dari pusat dan provinsi sebesar 18,42 persen, atau sekitar Rp 534,28 miliar.
Sehingga kata Hartono, perlu Pemkot menyelaraskan program daerah dengan prioritas nasional guna mengakses DAK tematik, serta memperbaiki serapan dan pelaporan DAK agar tidak kehilangan peluang pendanaan.
- Sulsel Kebagian 25 Sapi Kurban Presiden Prabowo, Gubernur Andi Sudirman: Akan Disalurkan ke Wilayah Prioritas
- Serap Aspirasi Warga Biringkanaya, Anggota DPRD Makassar Odhika Cakra Fokus Kawal Perbaikan Jalan
- Tak Dipeduli Pemdes, Rumah Nyaris Rubuh, Kini Terbangun Kokoh, Pasutri Bersyukur Atas Bantuan TNI
- Bupati Paparkan Keberhasilan Pembangunan Jeneponto Saat Terima Rekomendasi LKPJ 2025
- Gojek Gelar Pelatihan Sosial Media di Unhas, Hadirkan Influencer Makassar
“Pada sisi belanja, kami PKS mencatat penurunan total belanja daerah sebesar Rp 509 miliar, menjadi Rp 5,175 triliun. Penurunan ini sebagai bentuk efisiensi dan penajaman program prioritas,” katanya.
PKS berharap penurunan ini tidak menghambat pembangunan infrastruktur dasar yang langsung dirasakan masyarakat.
Fraksi PKS mengingatkan pentingnya kesiapan anggaran untuk kondisi bencana dan keadaan darurat. Dan diarahkan sepenuhnya pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Pada kesmepatan ini, Fraksi PKS menyatakan dukungannya terhadap 10 program prioritas Wali Kota Makassar, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan SDM.
“Program harus dijalankan dengan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Partisipasi masyarakat harus diperkuat dalam perencanaan dan pengawasan,” tuturnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.