Masuk

Aturan Baru! Perjalanan Darat 250 Kilometer Wajib PCR atau Test Antigen

Komentar

Terkini.id, JakartaKementerian Perhubungan (Kemenhub) terbitkan aturan baru perjalanan darat yang dengan jarak tempuh minimal 250 kilometer atau 4 jam perjalanan, diharuskan membawa kartu vaksin dan hasil negatif tes PCR atau antigen.

Petunjuk aturan baru Kemenhub mengenai syarat dokumen yang wajib dibawa dalam perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi darat di masa pandemi Covid-19 tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 90 Tahun 2021, revisi atas SE Menteri Perhubungan Nomor 86 Tahun 2021.

“Para pelaku perjalanan jauh dengan moda transportasi darat dan penyeberangan dengan ketentuan jarak minimal 250 km atau waktu perjalanan 4 jam dari dan ke Pulau Jawa dan Bali wajib menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama,” ucap Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi melalui keterangan tertulis, menguti Kompas.com, Minggu 31 Oktober 2021.

Baca Juga: Bandara Sultan Hasanuddin Siapkan Parkir Pesawat VVIP KTT G20

“Dan surat keterangan hasil RT-PCR maksimal 3×24 jam atau antigen maksimal 1×24 jam sebelum perjalanan,” tambahnya.

Budi menjelaskan, syarat perjalanan tersebut berlaku bagi pengguna kendaraan bermotor perseorangan, sepeda motor, kendaraan bermotor umum, hingga angkutan penyeberangan.

Selain itu, bagi pelaku perjalanan jarak jauh dengan moda transportasi darat dan angkutan penyeberangan dari dan ke daerah di luar Pulau Jawa dan Bali juga diberlakukan aturan yang sama.

Baca Juga: Wali Kota Makassar Berseteru Dengan Kemenhub dan MTI Soal Ojol Day

Terkhusus bagi pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan logistik yang melakukan perjalanan darat di wilayah Pulau Jawa dan Bali, berlaku sejumlah syarat seperti wajib menunjukkan kartu vaksin dosis lengkap dan surat keterangan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil maksimal 14×24 jam sebelum jadwal keberangkatan.

“Dan dengan SE 90/2021 ini berlaku hingga batas yang akan ditentukan kemudian dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan di lapangan,” ujar Budi.

Agar aturan baru tersebut bisa berjalan dengan baik, Budi mengimbau para pemimpin daerah baik Gubernur, Wali Kota, Satgas Covid-19 di pusat dan daerah, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Hubungan Darat (Ditjen Hubdat), maupun penyelenggara/operator sarana prasarana transportasi darat dapat berkoordinasi.

“Derta melakukan pengawasan terhadap pemberlakuan aturan ini di daerah-daerah,” tutupnya.