Peringatan Pemerintah ke Rumah Sakit: Rapid Test di Atas Rp 150.000, Kena Sanksi

Rapid Test
Petugas Medis melaksanakan tes Covid-19 lewat alat Rapid Test. (Foto: Medcom)

Terkini.id, Jakarta – Pemerintah bakal memberi sanksi tegas kepada rumah sakit (RS) yang mematok tarif tes cepat atau rapid test di atas Rp 150.000. 

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat menanggapi surat edaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang mengatur batas maksimal tarif rapid test. 

“Berkaitan dengan surat edaran dari Menkes tentang batas maksimum harga rapid test. Pasti kalau ada RS yang mengenakan biaya di atas itu, ya pasti ada sanksinya. Pasti itu,” terang Muhadjir lewat kanal Youtube Kemenko PMK, Kamis 9 Juli 2020.

Muhadjir mengungkapkan, bentuk sanksi yang diberikan bisa berbeda-beda, seperti berupa teguran, peringatan keras atau tindakan yang lebih tegas. 

Muhadjir pun meminta Rumah Sakit dan layanan kesehatan lainnya menggunakan alat rapid test buatan dalam negeri lantaran kualitasnya teruji dan harga lebih terjangkau. 

Menarik untuk Anda:

“Soal sanksi mungkin bisa diambil tindakan lebih tegas. Ada wewenangnya. Nanti ada aparat sendiri yang melakukan itu (memberi sanksi),” lanjut Muhadjir. 

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menetapkan batas tertinggi pemeriksaan rapid test antibodi untuk mendeteksi virus corona ( Covid-19) sebesar Rp 150.000. 

Hal itu tertuang di dalam Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Rapid Test Antibodi. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Bambang Wibowo pada 6 Juli 2020 lalu. 

“Betul (batasan tertinggi Rp 150.000),” kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Kemenkes, Achmad Yurianto, pada Kompas.com, Selasa 7 Juli 2020.

Dalam surat edaran dijelaskan, biaya tersebut berlaku untuk masyarakat yang ingin melakukan pemeriksaan secara mandiri. Pemeriksaan juga tetap dilakukan oleh petugas kesehatan yang memiliki kompetensi. Setiap fasilitas layanan kesehatan pun diminta mengikuti batasan tarif yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Viral Cuitan Wanita Mengaku Gagal Lolos Akpol Gegara Dituding Positif Covid-19

Waspada Sindikat Penipu Oknum WNA Iran, Berikut Cara dan Modus Pelaku

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar