Makassar Terkini
Masuk

Ayah Bechi Sempat Cegah Polisi, DPR: Pihak yang Menghalangi Bisa Dijerat Pidana!

Terkini.id, Jakarta– Kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak kiai di jombang yakni  Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) atau biasa dikenal dengan Mas Bechi berakhir dengan penyerahan dirinya ke polisi setempat, pada Kamis 7 Juli 2022 pukul 23.00 WIB.

Sebelumnya ayah Bechi, Kiai Muhammad Mukhtar Mu’thi, enggan memperbolehkan anaknya ditangkap polisi setempat. Selain itu, ia juga sempat mengatakan bahwa akan mengantarkan anaknya ke Polda Jatim.

Dilansir dari detik.com, pada Jumat 8 Juli 2022 Luluk Nur Hamidah selaku Anggota DPR RI Fraksi PKB mengatakan bahwa kasus Mas Bechi dapat diterapkan dengan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Ia juga mengatakan UU TPKS pun dapat diterapkan untuk orang yang menghalangi polisi saat penangkapan.

“Untuk kasus di Jombang, pihak yang menghalangi jika diterapkan UU TPKS, maka bisa dijerat pidana. Bapaknya sudah jelas terbuka minta agar anaknya tidak ditangkap. Lalu simpatisan yang secara sengaja menghalangi aparat melakukan penangkapan, apalagi dengan perlawanan,” ujar Luluk.

Tidak hanya itu saja, Luluk sempat mengatakan bahwa akan ada ancaman hukum bagi orang yang menghalangi polisi dalam proses hukum Mas Bechi.

“Jadi perlu kelegawaan dari semua pihak agar proses hukum bisa berjalan dengan baik. Jika tidak, maka ketentuan hukum yang mengatur tentang TPKS justru akan menjadi risiko bagi pihak-pihak yang sengaja menghalang-halangi,” katanya.

Ia juga membahas mengenai belum adanya pedoman terkait penerapan UU TPKS.

“Korban kekerasan seksual pasca disahkannya UU TPKS tidak serta ditangani menggunakan hukum acara sesuai UU TPKS, karena tidak adanya pedoman teknis. Ini seharusnya menjadi atensi serius bagi pemerintah, jangan terkesan masih memiliki waktu 2 tahun lalu tidak ada alasan untuk menyegerakan PP dan Perpres,” ujarnya.

Menurut Luluk buntunya prosedur penanganan TPKS sangat disayangkan dan akan merugikan korban pelecehan seksual.

“Ini patut disayangkan. Karena berpotensi merugikan korban. Belum lagi kebuntuan prosedur penanganan TPKS karena koordinasi yang belum terpadu antarinstitusi. Pada akhirnya korban akan tetap menderita karena tidak segera mendapat pendampingan dan pemulihan,” katanya.