Banyak Kendaraan Dinas Menunggak Pajak, Satpol PP Bergerak Lakukan Pendataan

Terkini.id, Makassar – Kepala Satpol-PP Kota Makassar Iman Hud tengah mendata aset daerah yang bergerak, seperti kendaraan motor dan mobil.
Adapun jumlah motor dari Satpol-PP sebanyak 41 motor sedangkan mobil sebanyak 20 unit.

Iman pun memastikan bahwa terdapat 10 kendaraan yang tak bisa dioperasikan lagi (rusak). Kendaraan tersebut, kata dia, keluaran tahun 2003.

“Makanya kita mau cek fisik semua kendaraan (Satpol-PP). Hilang-kah, rusak berat-kah atau di mana. Ini kan pertanggungjawaban keuangan semua. Kan banyak aset kita baik yang sudah dilelang maupun yang sudah diputihkan,” kata dia saat ditemui di halaman Balai Kota Makassar, Senin, 7 Oktober 2019.

Ia mengatakan pendataan aset tersebut untuk menertibkan kendaraan dinas agar bisa mengontrol supaya transparan.

“Nanti setelah kita cek fisik, siapa orangnya, siapa penanggung jawabnya baru kita kembalikan kepada yang memakai,” paparnya.

Iman memaparkan bahwa data kendaraan dinas Satpol-PP sudah jelas. Hanya saja, ia mengatakan sengaja mengumpulkan semua kendaraan lantaran ada yang sudah rusak.

“Termasuk juga (kendaraan) yang ada di rumahnya (Satpol-PP yang memegang kendaraan) itu yang kita mau ambil,” cetusnya.

Ia menegaskan selama kendaraan dinas tersebut menjadi aset pemerintah kota dan belum diputihkan serta dihapuskan sebagai aset daerah, maka tetap harus melalui pendataan.

“Karena tetap dibayar pajaknya. Itu kan rugi, dibayar pajaknya tapi tidak dipakai. Kalau memang rusak berat, katakan rusak berat. Kalau dia sudah rusak berat kan dia bisa diputihkan, dilelang,” kata dia.

Hal itu, kata dia, untuk menghindari beban anggaran pemerintah kota lantaran membiayai kendaraan yang rusak. Ia menilai banyak uang negara yang seyogyanya bisa digunakan untuk hal lain.

“Nanti setelah dihapuskan, dilelang, baru dikatakan bukan asetnya Satpol-PP PP. Itu nilainya dihitung semenjak pertama kali dibeli itu. Tidak dihitung berapa nilai susutnya sampai sekarang. Nanti pada saat dilelang baru dihitung,” pungkasnya.

Dia mengatakan bahwa pengumpulan kendaraan tersebut berkaitan dengan tunggakan pajak pemerintah kota.

“Bayangkan, (kendaraan yang telah) berpuluh-puluh tahun tidak digunakan, dia tetap bayar pajak. Nanti kita lihat kondisinya itu kalau tidak layak, diputihkan saja supaya tidak jadi beban daerah. Jadi ini kan tertib administrasi keuangan dan barang,” pungkasnya.

Berita Terkait