Bawaslu Jeneponto Klarifikasi Empat Saksi Dugaan Politik Uang

Ketua Bawaslu Kabupaten Jeneponto Saiful, SH saat dikonfirmasi terkini.id, di kantor Bawaslu Jeneponto jalan Ishak Iskandar Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu.(Syarief/terkini.id)
Ketua Bawaslu Kabupaten Jeneponto Saiful, SH saat dikonfirmasi terkini.id, di kantor Bawaslu Jeneponto jalan Ishak Iskandar Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu.(Syarief/terkini.id)

Terkini.id, Jeneponto – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jeneponto melakukan klarifikasi empat saksi terkait beredarnya foto seorang warga yang memegang uang dan kartu nama calon anggota DPRD Jeneponto daerah pemilihan I Binamu-Turatea di media sosial pada tanggal 26 Maret 2019.

Empat saksi tersebut yakni berinisial NN, M, ST, dan N diklarifikasi di Kantor Bawaslu Jeneponto, Kamis 3 April 2019 setelah hasil rapat Gakkumdu yang menyepakati untuk meningkatkan ketahap Penyelidikan.

“Iya hari ini kita undang empat saksi untuk diklarifikasi, setelah menelusuri informasi yang beredar di media sosial grup Facebook Surat (suara rakyat Turatea) pada 26 Maret 2019 malam, dari hasil penelusuran (investigasi) diperoleh beberapa barang bukti dan kami plenokan menjadi temuan Bawaslu dengan terduga Pelaku inisial R, setelah kami tingkatkan menjadi temuan ditindak lanjuti dengan rapat pembahasan di sentra Gakkumdu dan disepakati untuk ditingkatkan ke tahap Penyelidikan,” kata Ketua Bawaslu Jeneponto Saiful,SH

Saiful menyebut terduga Pelaku politik uang akan diklarifikasi besok, Jumat, April 2019,” terduga Pelaku akan diklarifikasi besok dan tidak menutup kemungkinan akan ada terlapor lain setelah diperiksa saksi-saksi termasuk peserta pemilu calon anggota DPRD Kabupaten, jelas dia kepada terkini.id, Kamis, 4 April 2019 di kantor Bawaslu Jeneponto jalan Ishak Iskandar Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu.

Menurut dia, terduga Pelaku diancam tindak pidana pemilu pasal 523 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

“Kasus politik uang itu dijerat pasal 523 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.OOO.OOO,OO (dua puluh empat juta rupiah),” jelas Saiful.

Berita Terkait
Komentar
Terkini
Jeneponto

Jeneponto Smart Branding Juara I GAFI 2019

Terkini.id,Jeneponto - Kabupaten Jeneponto berhasil meraih juara 1 kategori karya inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan judul Jeneponto