Mitra Terkini
Terkini.id, Makassar – Pemerintah Kota Makassar bakal membentuk tim penilai ihwal ganti rugi lahan warga yang terdampak pembangunan jalan tol Makassar New Port.
“Kita akan bentuk tim appraisal untuk menilai harga tanah yang akan diberikan ke pemegang hak atas tanah,” kata Plt Kepala Dinas Pertanahan, Akhmad Namsum, Selasa, 26 Oktober 2021.
Ia menjelaskan ada 2 hektare lahan terdampak pembangunan jalan tol Makassar New Port. 1,5 hektare di antaranya merupakan lahan milik warga, sementara sisanya adalah fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) milik Pemerintah Kota Makassar.
Akhmad menyebutkan, secara keseluruhan ada 142 bidang tanah warga yang terdampak.
“Data awalnya hanya 135 bidang, namun hasil pendataan dari tim persiapan yang disinkronisasi dengan tim perencanaan, ditemukan ada 142 bidang,” kata Akhmad.
Dia mengungkapkan, tahapan penentuan lokasi akan langsung dilanjutkan jika 80 persen warga yang lahannya terdampak sudah menyatakan setuju. Termasuk fasum fasos terdampak, juga akan segera dilakukan alih fungsi lahan.
“Kalau sosialisasi dan konsultasi publik sudah selesai dan 80 persen warga setuju, maka bisa masuk ke tahapan penlok (penentuan lokasi) bulan ini,” jelasnya.
Setelah itu, proses pembebasan lahan akan ditangani lebih lanjut oleh Badan Pertanahan Nasional.
Sebelumnya, PMO Investasi Regional Head 4 PT Pelindo, Arwin mengatakan, PT Pelindo sebagai pemilik proyek sudah melakukan sosialisasi kepada warga di dua kelurahan yang terkena dampak pembangunan tersebut, yakni Kelurahan Buloa dan Kelurahan Kaluku Bodoa.
Menurutnya, jalan tol menuju Makassar New Port merupakan rencana strategis pembangunan pemerintah pusat yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sedangkan untuk pembebasan lahan dilaksanakan oleh PT Pelindo.
Arwin menjelaskan jalan tol dengan panjang sekitar 2 kilometer ini merupakan perpanjangan jalan tol eksisting menuju MNP.
“Dibutuhkan biaya kurang lebih Rp50 miliar hingga Rp60 miliar untuk sekitar 1 kilometer lahan yang akan dibebaskan untuk pembangunan akses jalan tol tersebut,” sebut Arwin.
Sementara anggaran untuk pembangunan akses tol itu sendiri, kata dia, berada di Kementerian PUPR sebagai pihak yang akan membangun akses jalan tol itu.
“Saat ini sedang proses pembebasan lahan. Tahun ini rencana mulai dilakukan pembangunan akses jalan tol,” pungkasnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.