Mitra Terkini
Terkini.id, Makassar – Pengamat Pendidikan Universitas Hasanuddin (Unhas) Deddy Tikson, menilai model pendidikan di Indonesia, khususnya Makassar, belum memiliki arah yang jelas.
Salah satu usulan yang terkandung dalam RUU Sisdiknas ialah peluasan program wajib belajar dengan perubahan masa wajib belajar dari 9 tahun menjadi wajib belajar 13 tahun.
Masa wajib belajar 9 tahun sebelumnya diatur dalam UU Sisdiknas Pasal 34 tahun 2003.
Kendati begitu, kebijakan tersebut belum ditunjang dengan memastikan anak mengenyam pendidikan. Anak jalanan yang berkeliaran di area lampu merah masih marak ditemukan dalam keseharian.
“Tidak ada model pendidikan, tidak ada adaptasi, maunya bikin sendiri tapi rongsokan. Sistem sekolah di Indonesia terutama dasar dan menengah belum jadi,” ujar Deddy Tikson, Kamis, 1 September 2022.
Ia membandingkan Indonesia dengan negara seperti Korea Selatan, Singapura, Thailand, Jepang, dan Cina yang sudah memiliki sistem pendidikan dasar dan menengah yang baik.
“Indonesia belum temukan formula padahal ada model-model, seperti Singapura menggunakan model Amerika, demikian juga Thailand mengikuti Singapura, mengikuti Korea Selatan,” paparnya.
Walau begitu, Deddy menuturkan Indonesia mesti memiliki posisi yang jelas antara mengutamakan pendidikan atau mengedepankan kesejahteraan lebih dulu. Hal itu serupa dengan percakapan yang mana lebih dulu ada telur atau ayam.
“Itu seperti telur dan ayam, pendidikan dulu atau sejahtera dulu, negara-negara maju di dunia mengutamakan pendidikan dulu baru kesejahteraan,” sebutnya.
“Lihat Jepang, orangnya menderita, Cina utamakan pendidikan dulu baru sejahtera, pendidikannya betul-betul dijamin sama negara, kalau negara mau maju, majukan dulu sistem pendidikannya,” sambungnya kemudian.
Contoh lain, Deddy mengatakan negara Eropa dulu bisa maju karena pendidikan, begitu pun dengan Amerika Serikat yang maju karena mengutamakan pendidikan. Hal serupa juga berlaku di negara seperti Cina yang konsentrasi memajukan pendidikan.
“Indonesia harus kembali kepada pembukaan UUD, tujuan negara memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” paparnya.
Terbaru, Dinas Pendidikan Kota Makassar mendata sebanyak 1770 anak yang putus sekolah. Mereka terkendala masalah ekonomi.
Saat ini, Dinas Pendidikan melakukan klasifikasi terhadap usia dan alamat terhadap temuan tersebut.
“Kita akan kembalikan ke sekolah, juga ada paket A kalau usia sudah di atas 12 tahun,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Muhyiddin.
Berdasarkan hasil temuan, ia menilai anak yang putus sekolah disebabkan faktor ekonomi. Menurutnya, alasan anak-anak tersebut putus sekolah lantaran membantu orang tua mencari nafkah.
“Bukan tidak mau sekolah tapi ikut bantu orang tua cari nafkah,” paparnya.
Sementara, Anggota Komisi D DPRD Makassar Yeni Rahman mendorong Dinas Pendidikan mendalami lebih jauh soal permasalahan anak putus sekolah.
Ia meminta Dinas Pendidikan membangun kolaborasi dengan Dinas Sosial untuk memutus akar ketimpangan tersebut. Menurutnya, pemerintah harus memastikan bahwa anak sekolah, apa pun alasannya.
“Apakah anak yang putus sekolah tersebut mendapat Program Keluarga Harapan (PKH) atau tidak?” tanya Yeni.
Pasalnya, kata Yeni, mereka yang mendapat PKH adalah masyarakat yang memiliki anak yang bersekolah.
“Untuk PKH wajib anak-anak sekolah,” tuturnya.
Di sisi lain, ia menekankan pentingnya pendidikan bagi anak. Menurutnya, orang sekolah bukan semata-mata untuk kerja, namun untuk cerdas.
“Beda itu kerja orang yang punya pendidikan bagus sama orang yang punya pekerjaan tapi tak punya pendidikan,” ungkapnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.