Beredar Petisi Desak Jokowi Kembalikan Biaya Pelatihan Online Kartu Prakerja

Terkini.id, Jakarta – Belum lama ini beredar sebuah petisi di situs Change.org yang mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengembalikan dana pelatihan online dalam program Kartu Prakerja.

Dalam petisi tersebut meminta Jokowi mengembalikan biaya pelatihan online sebesar Rp 1 juta kepada rakyat.

Adapun petisi itu berjudul “Kembalikan Rp 1 juta rupiah biaya pelatihan online prakerja untuk rakyat”.

Dilihat dari situs tersebut, hingga Rabu, 22 April 2020, petisi itu telah ditandatangani oleh 4.893 orang dari target sebanyak 5.000 tanda tangan.

Diketahui, progran Kartu Prakerja saat ini tengah menjadi perbincangan publik Tanah Air.

Setiap warga yang lolos seleksi dalam progran tersebut akan memperoleh bantuan dana dari pemerintah sebesar Rp 3,55 juta.

Adapun Rp 1 juta dari total dana itu diperuntukkan untuk biaya pelatihan online peserta.

Petisi itu sendiri dibuat oleh pengguna situs Charge.org dengan nama akun ” Majalah Biologi”.

Berikut isi petisi tersebut:

Saat ini banyak penanganan wabah Corona di Indonesia sangat lambat dan berlarut-larut. Untuk masalah test saja, kita ada di peringkat 15 terendah (CNN Indonesia, 8 April). Dampaknya kini kita berlarut-larut menghadapi ketidakpastian, terutama ketidakpastian ekonomi. Usaha dipaksa tutup, pekerja dipaksa di rumah bahkan banyak yang tidak dibayar dan di PHK.

Pemerintah Indonesia berupaya memberikan stimulus termasuk menganggarkan 20 trilyun untuk 5,6 juta orang terdampak dengan program prakerja. Setiap orang yang lolos seleksi akan menerima 3.55 juta. Dengan catatan 1 juta untuk pelatihan online…wait? pelatihan online?

Jadi rinciannya, insentif purna pelatihan sebesar Rp600.000 selama empat bulan dengan total Rp2,4 juta atau 68 persen. Lalu insentif survei sebesar Rp50 ribu dikali tiga kali survei dengan total Rp150 ribu atau empat persen. Nah yang 28% sisanya diberikan bukan pada yang membutuhkan, tapi justru masuk kantong-kantong Startup penyedia pelatihan online. Pemerintah membayarkan biaya pelatihan kepada provider atau penyedia jasa pelatihan online sebesar Rp1 juta rupiah.

Jika terdapat 5,6 juta orang sasaran…maka startup penyedia pelatihan online itu berpotensi meraup 5,6 trilyun rupiah.. Adilkah? di masa sulit ini, 5,6 trilyun uang rakyat justru masuk ke kantong startup? apalagi ada startup yang dimiliki oleh seorang stafsus? itu berpotensi nepotisme (Gus Yakut, Gatra.com, 15 April 2020).

Mungkin anda beralasan, tidak apa-apa toh ini startup dalam negeri, kita harus nasionalis. Jadi, meraup 5,6 trilyun uang rakyat di masa sulit itu nasionalis?

Saya meyakini niat baik Presiden Jokowi terkait kartu prakerja. Tapi, menghabiskan 5,6 trilyun untuk pelatihan online itu tidak tepat. Sertifikat online banyak bertebaran dan disediakan berbagai lembaga kredibel dengan harga yang jauh lebih murah bahkan gratis untuk tiap kursusnya.

Maka dari itu saya mengajak rakyat Indonesia untuk mendesak Presiden Jokowi untuk membatalkan konsep pelatihan online. Lebih baik kursusnya ditunda dulu hingga pandemi selesai, dan dilakukan dengan tatap muka agar skill pekerja-pekerja memang benar-benar meningkat. misalnya: saya ingin belajar menjadi montir, apakah cukup hanya dengan nonton Skull academy?

Lebih baik lagi, dibanding diboroskan ke start up, anggaran itu dialihkan ke pembelian alat PCR Corona dan APD tenaga medis di daerah-daerah, pandemi cepat selesai, ekonomi cepat berjalan.

Atau, berikan langsung 1 juta yang menjadi hak rakyat itu dalam bentuk bantuan tunai.

Anda setuju?

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.