Bisnis Gelap Perdagangan Anjal di Kota Makassar Jadi Ancaman Serius

Terkini.id, Makassar – Persoalan menahun maraknya anak jalanan (anjal), gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Makassar tak kunjung tuntas.

Belakangan, disinyalir ada bisnis gelap perdagangan anjal yang menjadi lahan empuk bagi oknum tertentu untuk meraup keuntungan. Pasalnya, hingga saat ini belum ada langkah kongkrit dari pemerintah kota.

Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar Yeni Rahman menyayangkan penanganan anak jalanan tak kunjung akan tuntas. Ia menilai pemerintah masih setengah hati dalam bekerja.

Baca Juga: Makassar Tindaklanjuti Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kemenpan-RB

Menurutnya, bila ada pihak atau oknum tertentu yang mengakomodir para anjal untuk mencari uang.

Pemerintah, kata dia, seyogyanya tak melempar keluhan melainkan menindak tegas secara hukum. Ia menilai hal itu mencari ancaman serius bagi tumbuh kembang anak. 

Baca Juga: Semakin Terang! Kamaruddin Simanjuntak Ungkap Motif Pembunuhan Brigadir J: Almarhum...

“Jadi kita perhatikan itu anak-anak di jalan, sebenarnya itu muda, karena itukan nampak. Dan itu memang mereka dikoordinir, dan itu harus ditindak tegas. Jika memang disinyalir jika ada yang mengakomodir harus ditindak dengan tegas,” ujar Yeni, Rabu, 8 Juni 2022.

Terlebih, saat ini, Kota Makassar sementara verifikasi penilaian menuju Kota Layak Anak. Namun, persoalan mendasar soal ketimpangan sosial tak jua tuntas.

“Berarti jangan dulu ajukan Kota Layak Anak karena harus diselesaikan dulu masalah anjalnya. Jadi jangan bermimpi mau dapat Lota Layak Anak (KLA) kalau anjalnya belum clear,” kata Yeni.

Baca Juga: Semakin Terang! Kamaruddin Simanjuntak Ungkap Motif Pembunuhan Brigadir J: Almarhum...

Ia menilai bila pemerintah kota mendapat predikat KLA, maka hal itu justru sangat disayangkan. Pasalnya, hal yang tampak di depan mata, seperti penanganan anjal tak kunjung dituntaskan.

“Tuntaskan dulu anjal karena itu amanat Undang-Undang,” paparnya.

Penanganan Anjal Masih Sepotong-sepotong

Sementara, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto menyebut penanganan anjal dari Dinas Sosial berjalan tak maksimal. Ia meminta ada konsistensi untuk menuntaskan masalah anjal yang kian meresahkan.

“Pertama, penanganan anjal masih sepotong-sepotong, sehingga tetap jalan itu anjal. Harus konsisten. Kalau dia konsisten insyaallah tidak akan ada perdagangan anjal. Saya anggap perdagangan anjal,” tuturnya. 

Ia juga menduga bahwa anjal di Kota Makassar diakomodir oleh pihak tertentu untuk mendapat keuntungan finansial. 

“Karena itu cukongnya, ada kasih makan, ada terima uangnya, ada bagi hasil. Ini bisnis anjal. Itu jangan dibiarkan hidup. Karena ada juga fatwa MUI,” kata Danny.

Tangkap Lepas Anjal

Sementara, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Makassar, Aulia Arsyad mengaku terus memasifkan upaya pengendalian anak jalanan 
(anjal) dan gelandangan pengemis (gepeng). 

Ia mengatakan sudah ada 20 razia anjal sejak awal Juni 2022. 

Langkah pemerintah yang kerap melakukan razia gelandangan dan pengemis yang kerap meminta-minta di jalan raya tak memberi banyak perubahan. 

Pasalnya, ada beberapa oknum yang terjaring berulang. Jumlah tersebut sudah mendekati total terjaring pada Mei lalu, yaitu 50 orang.

“Yang terjaring kami bina di RPTC selama tiga hari. Kemudian dikembalikan kepada keluarganya,” ujarnya.

Problemnya adalah setelah Dinas Sosial melakukan penangkapan, Rumah Singgah untuk anjal dan gepeng hanya bisa menampung maksimal 20 orang dengan pembinaan selama 3 hari.

Setelah itu, Dinas Sosial mengembalikan lagi pada keluarganya. Tangkap lepas anjal dan gepeng kerap berulang dan tak menemukan solusi.

Untuk keberadaan anjal dan gepeng, kata dia, masih dominan berada di jalan nasional dan provinsi. Seperti di Jalan AP Pettarani, Ratulangi, dan Haji Bau.

“Memang sekarang butuh kerja sama DP3A untuk melakukan pendekatan kepada keluarga anak jalanan yang sudah kami jangkau melalui selter warga dan forum anaknya,” tuturnya.

Di sisi lain, Pada APBD Perubahan Dinas Sosial telah mengantongi dana perencanaan pembuatan Lingkungan Pondok Sosial (Liposus) sebagai tempat rehabilitasi anak-anak. 

Liposus tersebut memiliki luas lahan sekitar 3 hektar dan rencananya akan dibangun pada tahun 2022. Namun, hingga saat ini belum ada progres ihwal pembangunan tersebut.

Bagikan