Bukti Kepemilikan Tanah Samping Al Markaz Tercatat di Balai Harta Peninggalan

Tanah seluas 6,8 Hektare di samping Masjid Al Markaz Jalan Masjid Raya, Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala
Tanah seluas 6,8 Hektare di samping Masjid Al Markaz Jalan Masjid Raya, Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala / Foto : Google

Terkini.id, Makassar – Tanah seluas 6,8 Hektare di samping Masjid Al Markaz Jalan Masjid Raya, Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala memiliki bukti kepemilikan. Lokasi tersebut tercatat dalam Eingendom Perponding 1182 atas nama Pemilik Thoeng Thiong Soang.

“Sejarah Eingendom Perponding 1182 tercatat dalam buku besar yang dibuat di hadapan notaris. Tercatat pada Balai Harta Peninggalan. Dalam bahasa Belanda,” kata Ernawaty Yohanis, Penerima Kuasa dari ahli waris pemilik lahan, kepada Terkini.id, Senin 23 September 2019.

Eingendom Perponding 1182 berbahasa Belanda ini sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. “ Saya mengimbau dan mempertegas kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, tidak melakukan hibah ke pihak lain,” ujar Ernawaty.

Proses hukum sengketa lahan tersebut juga masih bergulir di pengadilan dan Polda Sulawesi Selatan. Penerima kuasa pemilik lahan menggugat Badan Pertanahan, Pemprov Sulsel, dan Dinas Pendidikan.

Penggugat juga mengirim surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), DPRD Sulawesi Selatan, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kantor Staf Kepresidenan, dan Rektor Unhas.

Ernawaty Yohanis, Penerima Kuasa dari ahli waris pemilik lahan
Ernawaty Yohanis, Penerima Kuasa dari ahli waris pemilik lahan

Ernawaty meminta Anggota DPRD Sulsel yang baru tidak gegabah dalam menangani kasus ini. Pansus yang akan dibentuk harus menghadirkan semua pihak yang terkait dalam sengketa lahan.

DPRD harus menghadirkan Badan Pertanahan yang telah menerbitkan sertifikat hak pakai, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Unhas, Balai Harta Peninggalan, dan Polda Sulsel yang telah melakukan penyelidikan.

“Pemrov Sulsel harus mampu buktikan dari mana dasar mereka mendapatkan sertifikat hak pakai,” kata Ernawaty.

Menurut Ernawaty, Pemprov Sulsel pegang Sertifikat Hak Pakai Nomor 3. Tetapi tidak bisa memperlihatkan bukti peralihan. Saat persidangan di PTUN, Pemprov juga tidak bisa menunjukkan bukti. Begitu pula saat pemeriksaan di Polda Sulsel.

“Ngapain disimpan kalau ada buktinya,” ungkap Ernawaty.

Komentar

Rekomendasi

Mahasiswa Seni dan Guru Seni Budaya Se-Makassar Ikuti Seminar Kewirausahaan Himasera FSD UNM

Basarnas Hentikan Pencarian Petani Rumput Laut yang Tenggelam di Jeneponto

Beredar Video Perawat di China Menangis Histeris, Diduga Frustasi Tangani Pasien Virus Corona

Ogah Nikahi Pacarnya, Pria Ini Sengaja Mencuri dan Masuk Penjara

Pemandangan Mengerikan Korban Virus Corona di China, Ambruk di Jalan Seperti Zombie

Sunda Empire Ancam Seluruh Negara di Dunia Jika Tak Daftarkan Ulang Masa Pemerintahannya

PP Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Haram Untuk Vape, Ini Tanggapan MUI

Karyawati Ini Rekam Aksi Pria Onani di Mobil, Videonya Disebarkan Biar Pelaku Kapok

Ramai Soal Virus Corona di Wuhan, Begini Penjelasan Direksi Garuda Indonesia

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar