Bupati Serahkan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2021, Ketua DPRD Jeneponto Tak Hadir

Terkini.id, Jeneponto – Bupat Jeneponto, Iksan Iskandar menyerahkan kebijakan umum anggaran dan proritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jeneponto.

Penyerahan KUA PPAS tahun 2021 itu berlangsung dalam rapat paripurna tingkat I DPRD Jeneponto dengan agenda penyampaian rancangan peraturan Daerah (Ranperda) APBD Pemkab Jeneponto tahun anggaran 2021, di ruang sidang Paripurna gedung DPRD Jeneponto, Jalan Pahlawan, Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, Jumat, 27 November 2020.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Jeneponto Irmawati Zainuddin yang didampingi Wakil Ketua II Imam Taufiq Bohari.

Baca Juga: 1 Miliar Lebih Dana DPRD Jeneponto Dibawa Kabur Preman

Hadir dalam rapat paripurna itu, Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar, Sekda Jeneponto Syafruddin Nurdin, unsur Forkopimda, para anggota DPRD Jeneponto, beberapa Kepala OPD, Staf Ahli, asisten dan para undangan lainnya.

Bupati Jeneponto Iksan Iskandar dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Jeneponto yang telah memberikan dukungan dan kerjasama yang baik sehingga dapat rapat paripurna tingkat I DPRD Jeneponto dengan agenda penyampaian rancangan peraturan Daerah (Ranperda) KUA PPAS APBD Pemkab Jeneponto tahun anggaran 2021.

Baca Juga: Bupati Kembali Pimpin Golkar Jeneponto, Iksan Iskandar Dorong TP Maju...

“Eksekutif dan legislatif pada hakekatnya mempunyai tanggung jawab yang sama melalui fungsi dan kewenangannya masing-masing dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2021 mendatang,” kata Iksan Iskandar.

Iksan Iskandar juga menyampaikan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama seluruh OPD telah melakukan percepatan pembahasan dan verifikasi RKA dan melakukan kompilasi menjadi sebuah Ranperda APBD pokok tahun anggaran 2021 sehingga Ranperda tersebut dapat diserahkan kepada DPRD Jeneponto untuk dibahas dan ditetapkan sebagai peraturan daerah.

“Saya menaruh harapan besar kepada pimpinan dan anggota DPRD Jeneponto agar dapat mempercepat pembahasan sampai dengan persetujuan bersama sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran 2021,” harap Iksan Iskandar.

Baca Juga: Pemkab Jeneponto Peringati Nuzulul Qur’an 1442 H, Bupati: Jadikan Al-Qur’an...

Dalam rapat paripuna tersebut dihadiri 28 anggota DPRD Jeneponto.

“Yang hadir 2 pimpinan dan 28 anggota DPRD Jeneponto, 10 orang tidak hadir termasuk Ketua DPRD Jeneponto,” kata Wakil Ketua I DPRD Jeneponto Irmawati Zainuddin.

Bagikan