Mitra Terkini
Terkini.id,Wajo – Pemerintah Kabupaten Wajo menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan Pernikahan Dini di Ruang Pola Kantor Bupati Wajo, Selasa 4 Januari 2022.
Rapat tersebut digelar untuk menyamakan persepsi antar instansi terkait sekaligus mencari solusi terkait tingginya angka kasus pernikahan anak usia dini di Kabupaten Wajo.
Dari data yang dirilis UNICEF Tahun lalu, Kabupaten Wajo menempati urutan pertama kasus pernikahan dini di Sulsel.
Dari data Kementerian Agama Kabupaten Wajo, jumlah kasus pernikahan anak usia dini sebanyak 562 kasus pada tahun 2020 dan pada tahun 694 kasus pada tahun 2021.
Menyikapi hal itu, Bupati Wajo Amran Mahmud merasa prihatin akan tingginya kasus pernikahan anak usia dini di kabupaten Wajo.
- Padam Bergilir Hingga 5 Jam, Berikut Ratusan Wilayah Bakal Mati Lampu di Bone dan Wajo Hari Ini
- Upaya Tekan Inflasi, Pemprov Sulsel dan Pemkab Wajo Kompak Panen Raya Cabe
- Siap-Siap! Bone dan Wajo Mati Lampu Lagi Hari Ini 12 Oktober Sampai Malam, Cek Wilayahmu
- Sukses Tanam Jagung Demplot PT Sygenta, Bupati Wajo Ajak Masyarakat Kelola Lahan secara Bisnis
- Bupati Wajo Menjadi Salah Satu Delegasi Indonesia ke UEA
“Mengingat dampak buruk dari pernikahan dini ini, apalagi kasusnya meningkat dari tahun ke tahun, maka kita semua harus bersama-sama berkomitmen melahirkan solusi mencegah terjadinya kasus pernikahan dini,” ujar Amran Mahmud.
Amran juga meminta kepada Dinas Sosial, P2KB dan P3A kabupaten Wajo untuk menggali regulasi terkait pencegahan pernikahan dini.
“Saya minta instansi terkait agar secepatnya menggali regulasi dan secara bersama-sama menyusun langkah strategis yang bisa menjadi solusi pencegahan perninikahan anak usia dini di daerah kita. Termasuk pemberian dispensasi nikah harus diperketat sesuai dengan aturan yang ada,” ucap orang nomor satu Wajo
Selain itu Amran juga meminta kepada seluruh pihak yang hadir dalam rapat tersebut dapat membantu mensoisalisasikan terkait bahaya dan upaya pencegahan pernikah usia dini .
“Begitu pula kepada para Muballig agar turut ambil bagian dalam upaya pencegahan pernikahan dini ini melalui dakwah,” kata Bupati.
Sementara Wakil Bupati Wajo, Amran membenarkan data yang dirilis UNICEF,mengatakan bahwa beberapa waktu lalu, pihaknya menerima Tim dari UNICEF dalam rangka pemaparan data terkait terkait kasus pernikahan dini di kabupaten Wajo.
“Kami sangat prihatin atas tingginya kasus pernikahan dini di daerah ini, untuk itu selaku Wakil Bupati tentunya mendukung upaya Bupati Wajo untuk mendorong percepatan solusi penanganan pencegahan pernikahan dini,” katanya.
Hal yang sama juga disampaikan Hakim Pengadilan Agama Sengkang, Munawar yang mewakili Ketua Pengadilan Agama Sengkang mengatakan pihaknya sebagai salah satu pihak terkait dalam upaya pencegahan pernikahan dini mendukung upaya dari Pemerintah Kabupaten Wajo untuk membuat regulasi terkait pencegahan pernikahan dini.
“Tentu sebagai pihak terkait, kami sangat mendukung inisiatif Bapak Bupati untuk mencarikan upaya dan merumuskan regulasi untuk pencegahan permasalahan ini, ” Kata Hakim yang akan mengakhiri tugasnya di Wajo.
Terkait tingginya angka kasus pernikahan dini di Wajo, Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo, Andi Muhammad Hasbi meminta agar tidak dijadikan sebagai bahan perdebatan, tetapi hendaknya angka ini dapat dijadikan diskusi awal bagi semua pihak untuk mencari solusi terkait penanganan dan pencegahan pernikahan dini.
Dalam rapat tersebut di hadiri para Kepala OPD dan Camat, Pimpinan Ormas dan Ormas Islam, Perwakilan LSM, Ketua TP. PKK Kab. Wajo, Kepala Desa, Lurah serta undangan lainnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.