Curhat IDI: Seharusnya DPR Memperjuangkan IDI Agar Dibiayai Oleh Negara Bukan Malah Mengotak-Atik Iuran

Terkini.id, Jakarta – Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang berstatus sebagai dokter senior memberikan tanggapannya mengenai DPR yang sedang membicarakan iuran organisasi profesinya tersebut.

Dilansir dari halaman merdeka.com, Sabtu 9 April 2022, menurut dokter senior tersebut selama ini organisasi IDI tidak pernah sama sekali menerima bantuan. Dia pun merasa keberatan jika saat ini anggota dewan mempermasalahkan mengenai iuran per bulan IDI.

Ia juga menambahkan bahwa seharusnya DPR ikut membiayai organisasi IDI. IDI hanyalah sebuah lembaga nirlaba yang memiliki iuran per bulan layaknya organisasi pada umumnya.

“Kita ini kan lembaga nirlaba, tidak dibiayai oleh negara. Harusnya DPR memperjuangkan dong IDI dibiayai oleh negara, bukan malah mengotak atik iuran,” ujarnya dikutip dari merdeka.com, Sabtu 9 April 2022.

IDI selama ini memiliki tugas untuk membantu negara. IDI hanya mengandalkan iuran setiap bulan. Menurutnya iuran setiap bulan tersebut masih tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional.

“Iuran saja kurang untuk operasional. Jadi satu sisi, IDI melaksanakan tugas membantu negara, tapi di satu sisi negara tidak memberikan pembiayaan kepada IDI,” tegasnya.

IDI juga memiliki fungsi untuk menjaga kualitas para calon dokter dan dokter di seluruh Indonesia. Menurut dokter senior tersebut seharusnya yang mengawasi mutu kualitas dokter adalah negara.

“Itu kan tugas negara yang diserahkan kepada IDI kan?” lanjutnya.

Organisasi masyarakat lain di Indonesia mendapatkan dana dari negara setiap tahun. Sedangkan IDI bantuan ataupun hibah tidak pernah menyicipi sepeser pun dari negara.

Mantan Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih membenarkan perkataan dokter senior tersebut. Bahwa selama IDI berdiri, IDI tidak pernah mendapatkan bantuan dari negara.

Kegiatan operasional IDI selama ini dibiayai dari iuran anggota. Dan setiap bulannya iuran anggota sebesar Rp15.000 dibagi sama rata untuk seluruh persekutuan IDI di daerah.

Lebih lanjut lagi Daeng mengatakan 4 periode sebelum ia menjabat, IDI pernah meminta bantuan negara. Namun tidak ada tanggapan sama sekali.

 “Sepertinya pernah. Kalau tak salah 4 periode sebelum saya. Yang saya tahu tidak ada respon dari pemerintah,” ujar Daeng.

Karena kejadian itulah IDI tidak pernah mengemis bantuan dari negara. Termasuk pada saat Daeng menjadi Ketua Umum IDI.

Selama Daeng memimpin IDI, IDI memiliki konsep advokasi kesejahteraan dokter sesuai dengan nilai tarif kapitasi dan INA CBGs.

“Karena kami pandang nilainya jauh di bawah nilai yang rasional dan ini hajat bagi nakes seluruhnya,” imbuhnya.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.