Mitra Terkini
Sementara, Ketua Tim Transisi ADAMA, Yusran Jusuf mengatakan sejumlah alasan mengapa lelang jabatan di Pemkot Makassar perlu diulang.
Bahkan hal tersebut juga dituangkan dalam rekomendasi tim transisi ke Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar karena dianggap banyak ketidaksesuaian dengan aturan yang ada.
“Tim Transisi mengamati dan mengkaji secara seksama seluruh proses lelang ini yang pada intinya menemukan adanya tujuh alasan mengapa lelang jabatan perlu diulang,” terang Yusran.
Mantan Pj Wali Kota Makassar itu menyebut dari segi etik lelang jabatan semestinya menunggu wali kota terpilih. Sebab, bagaimana pun wali kota baru yang akan bekerja bersama dengan para OPD untuk menyukseskan janji kampanye
Selain itu, tidak adanya komunikasi yang baik antara pemerintah sebelumnya dengan wali kota terpilih sejak awal lelang jabatan.
- Appi Temui Danny Pomanto di Momen Lebaran, Sepakat Saling Support Pembangunan Makassar
- Open House Idul Fitri Danny Pomanto Jadi Simbol Toleransi, Tokoh Lintas Agama Bernyanyi Bersama
- Momen Idul Fitri di Karebosi, Danny Pomanto, IAS dan Appi Salat Id Satu Saf
- Mantan Walikota Makassar Danny Pomanto Kenang Sosok Andi Yasir, Figur Pamong Berdikasi
- Evaluasi Motor Sampah Listrik: Munafri Tinjau Ulang Proyek Warisan Danny Pomanto
“Seperti kita ketahui, komunikasi baru terjalin setelah adanya desakan dari pihak luar dan proses lelang jabatan sudah berjalan,” imbuhnya
Begitu juga, lanjut Yusran, tidak adanya komunikasi yang dibangun dengan pihak DPRD Kota Makassar terkait jabatan sekwan. Serta, dari sisi aturan, tahapan yang dibuat panitia seleksi sebelumnya tidak sesuai dengan pedoman Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
“Pendaftaran hanya dibuka dua hari, seharusnya minimal 5 hari dan bisa ditambah 3 hari lagi jika diperlukan,” bebernya.
Selanjutnya, selama proses lelang, tidak ada keterbukaan informasi ke publik sebelum dan selama tahapan lelang jabatan.
Apalagi komposisi panitia seleksi yang melanggar pedoman KASN karena tidak melibatkan pihak Pemerintah Kota dalam hal ini sekretaris daerah.
“Terakhir atau adalah pendaftar yang dinyatakan lolos oleh Pansel tidak memenuhi kualifikasi sesuai beban tugas yang telah dirumuskan dan kebutuhan Pemkot,” tegas Yusran
Dengan alasan tersebut, tim transisi dalam rekomendasinya memberi usulan lelang jabatan sebaiknya diulang. Usulan tersebut diterima lantas Wali Kota Makassar menunjuk Plt untuk sejumlah OPD hingga lelang jabatan dilaksanakan.
“Jadi kami di tim transisi hanya mengkaji prosesnya sejak awal. Setelah itu memberi rekomendasi objektif kepada walikota dan wakil walikota. Tentu keputusan tetap ada pada mereka, kami sebatas memaparkan fakta-faktanya,” pungkasnya.
Juru Bicara Tim Transisi Henni Handayani mengatakan, setelah pelantikan walikota dan wakil walikota, tim transisi akan melakukan pertemuan intensif bersama Bappeda Kota Makassar untuk memastikan visi misi walikota terintegrasi kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)2021 dan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2021.
“Selain itu, tim transisi mengawal program penanganan Covid19 oleh Pemkot yakni Makassar Recover yang akan segera dilaunching. Baik dari segi perencanaan dan penganggarannya,” tutupnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.