Mitra Terkini
Danny mengatakan Kota Makassar memiliki hak untuk memutuskan jalur pembangunan kereta api tersebut lantaran berkaitan dengan masa depan Kota Makassar.
“Kalau saya dari awal kita berharap lebih baik jadi tapi elevated, terserah, Makassar yang memutuskan,” ujar Danny.
Bila pemerintah pusat tetap menggunakan sistem at grade, Danny menyebut akan merusak wilayah strategis pengembangan kota. Menurutnya, pembiayaan dalam jangka panjang justru akan jauh lebih tinggi.
“Crossingnya begitu banyak. Kereta api repot, kendaraan repot, masyarakat susah. Solusinya adalah elevated,” ujarnya.
Namun, bila menggunakan jalur layang hal itu bisa diatasi. Danny mengatakan persoalan ini bukan soal anggaran yang membengkak.
- Dari Pendidikan hingga Infrastruktur, Wali Kota Appi Pastikan Perhatian Pemkot Menjangkau Wilayah Kepulauan
- Wali Kota Munafri Sebut Data Akurat Jadi Dasar Pembangunan dan Investasi Makassar
- Pemkot Makassar Uji Coba Pete-pete Laut untuk Layani Masyarakat Kepulauan
- Resmikan Kelenteng Ji Li Gong, Wali Kota Makassar Dorong Kerukunan dan Pembinaan Karakter
- Hadiri Celebration Bosowa School, Munafri Tekankan Pentingnya Adab dan Akhlak dalam Pendidikan
“Lebih mahal nanti kalau dia operasional. Memutuskan wilayah dan ini tengah kota. Di pedalaman saja bersoal, orang harus menunggu. Ini kalau dilihat triasenya banyak pengembangan kota baru itu terputus, dan kami tidak setuju kalau bukan elevated,” tuturnya.
Sementara, Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Makassar Muchlis berharap pemerintah kota dan pusat duduk bersama membahas hal itu.
Menurutnya, jalur KA sudah direncanakan sejak lama dan tak semudah itu bisa dibatalkan.
“Jadi perlu duduk bersama memang antara pemerintah kota dan pusat,” ujar dia.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.