Demokrasi itu Bawel

BAHAN dasar sebuah demokrasi adalah kebebasan berbicara, sebagaimana konsep ruang publik sebagai sarana demokrasi bermula dari konsep Agora yang ada di zaman Yunani kuno. Agora adalah tempat untuk berbisnis dan berdiskusi serta memperbincangkan masalah-masalah politik dan negara secara bebas. 

Kebebasan berbicara, atau kesempatan berbicara adalah katup utama transfusi semua kebebasan. Karena mahkotanya adalah kebebasan, maka alam demokrasi itu cerewet, berisik dan gaduh. Oleh karena itu, dalam menjalankan program-program pembangunan nasional, pemerintah tidak hanya butuh “bekerja”, tetapi juga harus “bicara”.

Sebuah rezim di negara demokrasi bukan hanya siap untuk bicara, tetapi juga harus siap untuk dibicarakan. Bahkan salah satu kualitas kepemimpinan yang harus dimiliki oleh pejabat negara adalah daya tahan terhadap kritikan. Seorang pejabat tidak boleh marah ketika dikritik, karena itu adalah konsekuensi dari “kefiguran” yang disebut sebagai Doktrin Figur Publik. 

Baca Juga: Psikodigital: Medsos dan Perang Opini

Percakapan publik tidak seharusnya menjadi musuh bagi pemerintah. Tetapi menjamin lalu lintas percakapan -baik lisan maupun tulisan- berjalan tanpa perasaan takut. 

Ucapan atau tulisan yang kritis kepada pemerintah bukanlah hal yang aneh dalam negara demokrasi. Keheningan dan ketakutan akan diskusi publik di tengah pengakuan pemerintahan yang demokratislah yang aneh. 

Baca Juga: Konstruksi Sistem Pendidikan Nasional

Jika pemerintah merasa terganggu dengan kritikan, bukan rakyat yang disuruh atau dipaksa diam, tetapi pemerintahlah yang harus bicara sampai rakyatnya mengerti. 

Jika orang melayangkan kritikan, itu artinya mereka memiliki dugaan kepada pemerintah. Dugaan atau prasangka itulah yang harus dijelaskan oleh pemerintah sampai orang tidak lagi menduga-duga. Orang Bugis mengatakan, “Narekko teako ripau ripadammu tau, aja mutettong ri kapange”, artinya kalau tidak sudi dipergunjingkan orang, jangan berdiri pada dugaan/ prasangka. Selama pemerintah belum sanggup “berbicara” dengan baik untuk mengubah prasangka itu menjadi kepastian, maka orang akan terus bertanya-tanya dan menyuarakannya dalam bentuk kritikan.  
Itulah pentingnya juru bicara. Juru bicara hari ini bukan lagi sekadar pelengkap, tetapi memiliki peran sentral sebagai display pemerintah yang harus bekerja keras memahami sekaligus memahamkan orang. 

Oleh karena itu, juru bicara pemerintah jangan seperti panglima perang yang ingin menghabisi musuhnya, sangar dan ngotot jika ditantang dalam sebuah perdebatan. 

Baca Juga: Konstruksi Sistem Pendidikan Nasional

Selain karena marah-marah itu dapat menunjukkan sebuah kekalahan argumentasi, hal itu juga “mendidik” sekaligus membiasakan publik untuk berdebat kusir, yang oleh Schopenhauer disebut sebagai Dialektika Eristika, yaitu bagaimana memenangkan perdebatan tanpa peduli benar atau salah. 

Pemerintah tidak boleh menunjukkan kesan ketakutan “dikalah” dalam sebuah diskusi, seakan-akan rakyat yang menyaksikan hanya bisa menilai menang-kalah, bukan benar-salah. 

Pada dasarnya pemerintah itu memiliki power, seperti kata pepatah “Anjing menggonggong kafilah berlalu”. Kalau pemerintah serius menginginkan sesuatu, apapun yang orang katakan, pemerintah tetap dapat mewujudkannya. 

Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh lebay merasa terancam hanya karena kata-kata. Tanpa meladeni pembicaraan publik pun, agenda pemerintah tetap dapat berjalan. 

Tetapi sekali lagi, pemerintah itu memang harus bicara. Seandainya pun, melayani perdebatan publik itu dianggap “sia-sia”, pemerintah tidak boleh menunjukkan sikap tidak acuh atau kesan “tidak penting” kepada rakyatnya. Itulah bedanya rakyat dengan pemerintah. 

Salah satu kepentingan rakyat untuk “bebas bicara” adalah sikap pemerintah yang kadang terkesan tidak serius terhadap sebuah kasus sebelum disuarakan secara masif hingga menyita perhatian publik yang besar, khususnya melalui medsos, semacam democratic crowd.   

Pemerintah memiliki “segalanya” jika ingin menghabisi orang. Oleh karena itu, tidak layak pemerintah ketakutan hanya karena serangan kata-kata dari rakyatnya sendiri. Artinya, pemerintah yang lemah dalam “berbicara” akan menggunakan tindakan represif dalam menghadapi rakyatnya yang banyak bicara.  

Padahal, hak untuk berbicara bukan hanya hak yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya, tetapi anugerah Tuhan yang melekat pada seorang manusia. Diciptakannya lidah dan bibir misalnya, sebagaimana dalam QS. Al Balad ayat 9, wa lisanan (lidah) wa syafatain (dua buah bibir) adalah untuk berbicara. Oleh karena itu, melarang orang berbicara, bukan hanya melanggar hak manusia sebagai rakyat, tetapi juga melanggar kodrat penciptaan. 

Mulut dan bagian-bagiannya, selain berfungsi sebagai bagian dari sistem pencernaan, juga memiliki fungsi vital sebagai instrumen untuk berbicara. Karena berkomunikasi adalah medium terdekat yang mayoritas manusia gunakan untuk menjalin hubungan, maka manusia harus dapat berbicara dengan baik agar orang lain memahami dan mengerti apa yang disampaikan. 

Oleh karena itu, salah satu do’a Nabi Musa dalam Surah Thoha adalah meminta supaya diberikan kelancaran berbicara agar apa yang disampaikannya dapat dipahami. Bahkan Nabi Musa meminta agar diutus saudaranya, yaitu Nabi Harun untuk bersamanya, karena Nabi Harun lebih fasih berbicara daripada dirinya (QS. Al-Qashash: 34). 

Ini juga merupakan dalil tentang pentingnya menunjuk juru bicara yang profesional. 

Pemerintah dalam menindak rakyatnya yang bersalah pun, tetap harus memberikan kesempatan untuk bicara. Bahkan dalam kondisi demokrasi yang sangat ideal, seharusnya seseorang tidak lagi dihukum karena bicara. Bukan membiarkan ujaran kebencian, pelecehan atau penghinaan, tapi mungkin karena pemerintah sudah berhasil mengedukasi rakyatnya tidak asal bicara.

Meskipun kadang merepotkan dan menyita waktu, pemerintah di negara demokrasi tidak boleh mengelak dari ocehan dan omongan publik, tidak boleh pelit diajak debat oleh rakyatnya, karena memang demokrasi itu bawel.
Allahu A’lam.

Baca berikutnya
FPI Bubar, Lalu Apa?
Bagikan