Konstruksi Sistem Pendidikan Nasional

SALAH satu tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam preambul UUD 1945 alinea ke-4 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah dalam merealisasikan tujuan tersebut menjabarkannya melalui pembangunan di bidang pendidikan.

Dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itulah, maka pemerintah diamanahkan oleh UUD 1945 untuk membentuk satu sistem pendidikan nasional, sebagaimana tertera pada Pasal 31 Ayat 3, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”.

Pasal 31 Ayat 3 UUD 1945 ini menjelaskan bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sistem pendidikan yang didesain oleh pemerintah adalah sistem pendidikan yang menjadikan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia sebagai sasaran utamanya. Artinya, upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dibangun di atas fondasi keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia.

Sebagaimana dijelaskan dalam UUD bahwa sistem pendidikan nasional untuk selanjutnya diatur oleh Undang-Undang, maka lahirlah Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Tujuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UU Sisdiknas tersebut adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Baca juga:

Sejalan dengan Pasal 31 Ayat 3 UUD 1945, UU Sisdiknas juga menjelaskan bahwa sasaran utama pendidikan adalah keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia.

Menjadi orang yang sehat, berilmu, kreatif, bahkan untuk menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, modal utamanya adalah keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Oleh karena itu, terbalik jika pemerintah lebih menekankan pendidikan kewarganegaraan dibandingkan pendidikan agama dan budi pekerti.

Untuk melaksanakan sebuah Undang-Undang, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah,  sebagaimana diatur pada Pasal 5 UUD 1945. Dalam hal untuk melaksanakan Undang-Undang Sisdiknas, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan, tepatnya PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang telah dua kali mengalami perubahan, yaitu PP No. 32 Tahun 2013 dan PP No. 13 Tahun 2015. Standar Nasional Pendidikan sebagaimana bunyi pasal 1 dalam PP tersebut adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar nasional pendidikan yang disebutkan pada Pasal 2 Ayat 1 PP No. 19 Tahun 2005  terdiri atas Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan.

Sesuai penjelasan pada Permendikbud No. 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah, Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dijadikan sebagai acuan utama dalam pengembangan semua standar pendidikan lainnya.

Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan. Dalam SKL dijelaskan bahwa setiap lulusan satuan pendidikan memiliki kompetensi pada 3 dimensi, yang pertama adalah dimensi sikap, kemudian pengetahuan, lalu keterampilan. Dimensi sikap yang dimaksud, pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkarakter, jujur dan peduli, dan seterusnya.

Konstruksi seperti ini menjelaskan bahwa sistem pendidikan nasional Indonesia mengedepankan orientasi keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, sebelum potensi dan kompetensi sumber daya manusia lainnya dikembangkan.

Konsep ini sama dengan yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya, di mana yang pertama kali diajarkan adalah tauhid, kemudian adab, khususnya adab kepada orang tua (QS. Luqman: 13-14). Konsep seperti ini juga sama dengan konsep prioritas dalam Islam, sebagai contoh dalam fiqhu al-aulawiyat fi al-dakwah (prioritas dalam dakwah), maka yang paling prioritas adalah keimanan atau tauhid, seperti telah menjadi misi utama diturunkannya para Rasul, “Dan sungguh Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): Sembahlah Allah (saja).” (QS. An-Nahl: 36). Karena itulah ketika Nabi Muhammad mengutus duta dakwah ke Yaman, Muadz bin Jabal, maka Nabi berpesan kepadanya bahwa yang pertama kali disampaikan kepada mereka adalah supaya mereka mentauhidkan Allah, setelah mereka memahaminya baru disampaikan kewajiban shalat, setelah dapat melaksanakan shalat barulah didakwahkan tentang zakat (Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim).

Selain keimanan dan ketakwaan, akhlak juga menjadi perhatian utama dalam sistem pendidikan nasional, bahkan tujuan pendidikan sebagaimana dalam UU Sisdiknas, berakhlak mulia disebutkan terlebih dahulu sebelum berilmu.

Hal ini persis dengan tradisi belajar para ulama yang mendahulukan adab sebelum ilmu, bahkan Imam Malik pernah menasihatkan kepada seorang pemuda, “Pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu”.

Apalagi Memang kemanusiaan yang dikehendaki Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukan sekadar humanisme, tapi kemanusiaan yang “beradab”. Pancasila menjadi dasar pendidikan nasional adalah sesuai Ketentuan Umum UU Sisdiknas yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan nasional Indonesia adalah sistem pendidikan yang sarat dengan nilai-nilai agama, khususnya Islam, karena memang disebutkan pada Pasal 1 UU Sisdiknas bahwa pendidikan nasional berakar pada nilai-nilai agama dan kebudayaan nasional, sementara Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi umat Muslim terbesar di dunia, sehingga baik dari aspek nilai-nilai agama maupun budaya, Islam memenuhi kriteria sebagai akar pendidikan nasional, sebagaimana yang diinginkan dalam UU Sisdiknas.

Meskipun perkembangan sains, ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut dunia pendidikan untuk terus beradaptasi, seperti juga disebutkan dalam UU Sisdiknas bahwa selain berakar pada nilai agama dan budaya, pendidikan juga harus tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman, namun hal tersebut tidak mencabut religiositas sistem pendidikan nasional karena Pasal 31 Ayat 5 UUD 1945 mengatakan “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta  kesejahteraan umat manusia”.

Apakah di tengah-tengah kehidupan yang modern masih relevan menjadikan spiritualitas sebagai pijakan dalam pembangunan? setidaknya pada seminar LIPI tahun 1970 telah menyimpulkan bahwa sikap manusia sangat mempengaruhi pembangunan, sehingga pendekatan sosio-kultural dibutuhkan terhadap pembangunan nasional.

Semoga ruh sistem pendidikan nasional yang religius ini dapat diimplementasikan pada tataran operasional di setiap satuan pendidikan di Indonesia.

Allahu A’lam bi al-Shawab Wa Hua Waliyyu al-Taufiq.

Muhlis Pasakai adalah Sekretaris Yayasan Pendidikan Al-Islami Sinjai, serta pendidik di SMP Negeri 22 Sinjai dan SMK Muhammadiyah Sinjai. Aktif di Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Sinjai, dan menjabat Wakil Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sinjai Utara. Nomor kontak: 082395959708

Komentar

Rekomendasi

Rasisme itu Dosa Asal Amerika

Ekstrem Kanan dan Ekstrem Kiri di Amerika Serikat

Anarkis itu Suara yang Tak Terdengarkan

Hong Kong Konawe

Pesan-Pesan Ramadan dari New York

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar