Minta Fee ke Jokowi, Deolipa Yumara: DPR kan Banyak Duit

Terkini.id, Jakarta – Mantan pengacara Bharada E, Deolipa Yumara mengaku meminta fee bayarannya selama menjadi kuasa hukum tersangka kasus Brigadir J itu kepada Presiden Jokowi.

Tak tanggung-tanggung, Deolipa Yumara meminta fee kepada Jokowi senilai Rp15 triliun usai 5 hari menjadi pengacara Bharada E atas perintah negara dalam hal ini institusi Polri.

Permintaan fee kepada Jokowi itu disampaikan Deolipa Yumara saat diwawancara awak media, seperti dilihat Terkini.id lewat tayangan Kompas TV pada Sabtu 13 Agustus 2022.

Dilihat dari video wawancara itu, tampak seorang wartawan menanyakan kepada Deolipa apakah fee sebesar Rp15 triliun sudah dibayarkan oleh Bareskrim Polri atau belum.

“Sampai sekarang belum dibayar Rp15 triliun dari Bareskrim?,” tanya wartawan.

Menjawab pertanyaan tersebut, Deolipa pun mengaku belum menerima fee tersebut lantaran dirinya baru saja meminta.

Ia pun menegaskan, meminta fee jasa pengacaranya itu kepada Presiden Jokowi lantaran menurutnya DPR punya banyak uang.

“Baru juga saya minta, tapi saya mintanya ke pak Jokowi dong, Presiden. Pak Presiden, siapatahu DPR ada duit, DPR kan biasanya banyak duit,” ujar Deolipa Yumara.

Diwartakan sebelumnya, Deolipa Yumara selaku pengacara Bharada E meminta bayaran kepada negara senilai belasan Rp15 triliun usai status dirinya sebagai  kuasa hukum tersangka kasus Brigadir J itu dicabut.

Menurut Deolipa, ia meminta bayaran jasa pengacaranya untuk Bharada E senilai Rp15 triliun itu kepada pemerintah lantaran dirinya ditunjuk mendampingi Bharada E berdasarkan penunjukkan institusi Polri.

“Ini kan penunjukan dari negara dari Bareskrim, tentunya saya minta fee saya dong. Saya akan minta jasa saya sebagai pengacara yang ditunjuk negara, saya minta Rp 15 triliun. Supaya saya bisa foya-foya,” kata Deolipa Yumara.

Deolipa menilai, pemerintah pastinya bisa memenuhi permintaan feenya itu lantaran negara kaya raya. Jika permintaannya itu tak dipenuhi, maka Deolipa mengancam akan menggugat Presiden Jokowi, Kapolri, Wakapolri hingga menteri ke PTUN.

“Ya kan kita ditunjuk negara, negara kan kaya, masa kita minta Rp 15 triliun nggak ada. Ya kalau nggak ada kita gugat, catat aja. Kapolri kita gugat, semua kita gugat. Presiden, menteri, Kapolri, Wakapolri, semuanya kita gugat supaya kita dapat ini kan sebagai pengacara, secara perdata, Rp 15 triliun. Perdata bisa ke PTUN,” ujarnya.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.