Desak Luhut Soal Big Data, Fadli Zon: Sebaiknya Datanya Diungkap ke Publik Agar Tidak Terkesan Menghalalkan Segala Cara!

Terkini.id, Jakarta – Anggota DPR RI, Fadli Zon meminta kepada Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk segera menunjukkan bukti big data yang sebelumnya diklam Luhut adalah bentuk persetujuan pengguna media sosial untuk perpanjangan masa jabatan presiden.

Fadli Zon beranggapan jika big data yang dimaksud Luhut ditunjukkan ke publik maka tidak akan meninggalkan kesan menghalalkan segala cara untuk melanggar konstitusi.

“Sebaiknya diungkap ke publik datanya agar tak terkesan sedang menghalalkan segala cara untuk tujuan pelanggaran konstitusi”, kata Fadli Zon, dikutip dari eramuslim.com, Senin 14 Maret 2022.

Mengenai big data, Fadli Zon menyindir Luhut dengan menyebut jika Luhutlah yang paling berkepentingan dalam wacana penundaan Pemilu 2024.

“Kelihatannya yang perlu ditunda atau diperpanjang adalah jabatan Menko Marves”, katanya lagi.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Jovan Latuconsina, juga menyebut jika pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan soal big data masyarakat mendukung Pemilu 2024 ditunda hanya akal-akalannya saja.

Jovan mengatakan jika itu hanya akal-akalan yang dilakukan oleh penguasa saat ini yang dengan sengaja menggaukan wacana penundaan Pemilu 2024.

Pernyataan ini disampaikan Jovan sebagai tanggapannya terhadap pernyataan Luhut yang mengklaim memiliki analisis big data 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan pemilu 2024.

“Pernyataan pak Luhut Panjaitan dengan dalih riset big data ini hanya kal-akalan saja”, kata Jovan, dikutip dari laman CNN Indonesia, Minggu 13 Maret 2022.

Disisi lain, Jovan juga mengapresiasi sikap Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Nasional Demokrasi (NasDem) Surya Paloh yang menunjukkan sikap seorang negarawan yakni dengan tegas menolak Pemilu 2024 ditunda.

Menurutnya, ketegasan kedua Ketum tersebut patut diberikan apresiasi karena menolak perubahan periodisasi masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Lebih lanjut, dia mengatakan jika sikap Sikap Megawati dan Surya Paloh memperlihatkan jika mereka mengetahui konsekuensi yang akan diterima jika melakukan pengkhianatan terhdap demokrasi.

“Rakyat bisa chaos. Bukan tidak mungkin TNI Polri akan dijadikan alat untuk membungkam ketidak setujuan rakyat”, lanjutnya.

Selain itu, Jovan menyarankan kepada para pejabat pemerintahan yang saat ini sedang berupaya mengotak-atik dan mengkhianati amanat reformasi untuk mencontoh sikap negarawan yang dimiliki oleh Megawati dan Surya Paloh.

“Sebaiknya belajar dari Megawati dan Surya Paloh. Biaya politik dan sosialisasinya akan terlalu besar”, paparnya.

Sebelumnya, Luhut mengklaim memiliki big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial yang mendukung Pemilu 2024 ditunda. Namun, pernyataan Luhut berbanding terbalik dengan hasil hitung empat lembaga survei.

Dia juga mengklaim pemilih Partai Demokrat, Gerindra, dan PDIP mendukung wacana tersebut. Kendati demikian, ketiga parpol tersebut sudah menyatakan dengan tegas penolakannya terhadap wacana tunda Pemilu 2024.

“Nah itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar”, kalim Luhut dalam podcast Deddy Corbuzier.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.