Dewan: Pembubaran RPH di Makassar Belum Temui Titik Terang

Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar Azwar

Terkini.id, Makassar – Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar Azwar mengatakan, saat ini, pembahasan pembubaran Rumah Potong Hewan (RPH) atau perubahan status menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah atau Perumda belum menemui titik terang.

Ia mengatakan prosesnya masih sementara berjalan.

”Kemarin kami ada rapat terkait mengenai RPH dan itu belum final, rapatnya masih akan berlanjut lagi sebab belum ada kesepakatan akhir,” ungkap Azwar, Selasa, 30 Juni 2020.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Makassar ini mengakui dalam rapat tersebut ada banyak perdebatan yang terjadi, terutama terkait dampak sosial jika RPH dibubarkan.

Ia mengatakan, pengelolaan RPH selama ini berstatus Perusda dan ada struktur di dalamnya. Menurutnya, jika berubah menjadi UPTD maka para pekerja yang ada sebelumnya berpotensi tidak tertampung.

Menarik untuk Anda:

”Iya. Kita pikir dampak sosial misalnya bagaimana pekerja di sana kalau dibubarkan ini RPH. Jadi memang tidak mudah, tapi kami sarankan untuk buat surat yang baru sebab inikan masih Pj lama (Yusran Jusuf),” jelasnya.

Azwar menegaskan, perlu memikirkan nasib para karyawan.

Ia berharap ketika ada perubahan status RPH menjadi UPTD, karyawan yang lama juga tetap dipekerjakan.

”Kasian kan kalau ada yang sudah lama bekerja tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Jadi ini dampak sosial yang harus dipikirkan,” ungkapnya.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Abd. Rahman Bando mengatakan pembahasan perubahan nama RPH sementara berjalan

“Karena sekarang ini Perusda yang ada itu tupoksi yang dikerjakan adalah pemotongan hewan. Sedangkan pemerintah akan melahirkan UPTD pemotongan hewan,” kata Rahman Bando.

Meski begitu, Rahman mengatakan, pihak pemerintah kota maupun DPRD sepakat bila pemotongan diserahkan kepada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD).

Sedangkan yang berkaitan dengan bisnis daging, ternak maupun pemasaran, nantinya akan diserahkan bagian hukum, Ortala dan DPRD.

“Yang alot ini proses perubahan nama ini sekarang kalau proses perubahan nama, itu nanti bagian hukum Ortala, DPRD,” jelasnya.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Anggaran Pos Perbatasan Membengkak, Dewan Makassar Minta Petugas yang Berjaga Dievaluasi

Terima Rekomendasi Demokrat Untuk Pilwali Makassar, Appi-Rahman: Cukup mi

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar