Perbaikan Typo Tak Melalui Mekanisme Rapat Paripurna, Revisi UU KPK Tidak Sah?

UU KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: Gesuri)

Terkini.id, Jakarta – Perbaikan dokumen hasil revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang sempat mengandung unsur salah ketik atau typo tidak sah karena tidak diputuskan lewat rapat paripurna DPR RI.

Hal itu diungkapkan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Menurutnya, salah ketik soal usia 50 tahun yang ditulis 40 tahun merupakan hal substansi yang berpotensi menimbulkan sengketa sehingga perbaikannya harus disahkan lewat rapat paripurna.

“Kesalahan substantif maka cara pembetulan harus memenuhi persyaratan yaitu dengan mengulang rapat paripurna DPR, produk rapat paripurna hanya diubah dengan rapat paripurna,” kata Boyamin, seperti dilansir dari CNN Indonesia, Kamis, 17 Oktober 2019.

Boyamin menjelaskan, perbaikan terhadap salah ketika di dokumen bila tidak disahkan dalam rapat paripurna akan membuat hasil revisi UU KPK batal demi hukum.

“Dalam asas bernegara termasuk hukum pemberlakuan sebuah regulasi dinyatakan bahwa perubahan hanya dapat dilakukan dengan cara yang sama atau sederajat,” terangnya.

Insiden serupa, kata Boyamin, juga pernah terjadi dalam kesalahan penulisan putusan kasasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung dalam perkara Yayasan Supersemar, di mana tertulis angka Rp139 juta yang semestinya Rp139 milar.

Menurutnya, kesalahan tersebut akhirnya diperbaiki dengan melakukan peninjauan kembali atau PK.

“Atas kesalahan itu tidak bisa sekedar dikoreksi dan membutuhkan upaya PK untuk membetulkan kesalahan penulisannya,” ujarnya.

Mantan anggota DPRD Surakarta ini menyebutkan bahwa perbaikan terhadap salah ketik di dokumen hasil revisi UU KPK hanya dapat dilakukan bila alat kelengkapan dewan (AKD) seperti Badan Legislasi (Baleg) di DPR telah rampung terbentuk.

“Sepanjang tidak lewat Baleg DPR maka perbaikan terhadap salah ketik dalam dokumen hasil revisi UU KPK tidak sah,” tegas Boyamin.

“Koreksi yang dianggap typo oleh DPR saat ini adalah juga tidak sah karena saat pengiriman revisi UU KPK saat itu oleh Baleg DPR,” sambungnya.

Komentar

Rekomendasi

Belum Cukup Setengah Hari, 38 Orang Dimakamkan karena Corona di DKI Jakarta

Pemprov Sulsel Kaji Dampak Korona di Industri Pariwisata dan Ekraf

Bupati Morowali Utara Meninggal di Makassar, Sempat Dites Covid-19

Bupati Morowali Utara Meninggal Dunia di RSUP Wahidin Makassar

Polisi Tangkap Warga yang Menolak Pemakaman Jenazah Pasien Terduga Corona

Viral, Driver Ojol Ini Lindungi Makanan Pesanan Pelanggan dari Semprotan Disinfektan

Hendak Kabur, Pasien Positif Corona Ini Pukul dan Gigit Perawat

Beredar Kabar 6 Penumpang Kapal dari Sulawesi Positif Corona, Ini Faktanya

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar