Dilaporkan ke KPK Soal Bisnis PCR, Jubir: Pak Luhut Tidak Khawatir

Terkini.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terlibat dalam bisnis PCR.

Meski demikian, Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi mengatakan bahwa pihaknya tidak merasa khawatir dan akan tetap menghargai laporan tersebut.

Jodi beranggapan bahwa tidak ada larangan bagi masyarakat untuk melapor ke pihak berwajib. Menurutnya, setiap warga negara bebas membuat laporan ke KPK selama hal tersebut memenuhi syarat.

“Kita menghargai proses itu. Jadi Pak Luhut sendiri tidak merasa khawatir dengan laporan tersebut, karena memang tidak ada yang ditutupi, apalagi untuk tujuan bisnis pribadi,” jelas Jodi, mengutip Kompas.com, Kamis 4 November 2021.

Tak hanya itu, Jodi juga  menegaskan bahwa dalam bisnis PCR ini, Luhut tidak mengambil keuntungan apapun yang digunakan secara pribadi.

“Tidak pernah ada keuntungan pribadi dalam bentuk apa pun yang diterima Pak Luhut dari bantuan yang selama ini diberikan. Semua yang dilakukan Pak Luhut selama ini adalah bentuk kontribusi dan pengabdiannya untuk negara,” tegasnya.

lebih lanjut, Jodi menjelaskan bahwa sebenarnya Luhut berupaya untuk mengatasi pandemi Covid-19 dengan cara menyediakan fasilitas tes berupa PCR. Apalagi, saat pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia awal Maret 2020, tempat tes Covid-19 sangat susah dicari.

“Ketika terjadi situasi darurat pada awal masa pandemi tahun lalu di mana banyak negara berebut alat PCR, alat ekstraksi rNA, reagen buat PCR dan buat rNA, dan sebagainya, Pak Luhut secara pribadi diminta ikut membantu. Sehingga Pak Luhut tergerak untuk membantu supaya saat itu Indonesia punya fasilitas tes Covid-19 dengan kapasitas yang besar,” jelasnya.

Sementara itu, keuntungan yang diperoleh PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) dikembalikan ke masyarakat lewat pemberian tes swab dan juga genome sequencing secara gratis untuk membantu Kementerian Kesehatan.

“Jadi bukan dibagi-bagi dalam bentuk dividen kepada pemegang saham atau dalam bentuk lainnya,” tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) melaporkan Luhut serta Menteri BUMN Erick Thohir ke KPK. Wakil Ketua Umum Partai Prima Alif Kamal mengatakan, laporan terhadap kedua menteri itu dilakukan berdasarkan hasil investigasi pemberitaan media terkait dugaan adanya keterlibatan pejabat negara tersebut dalam bisnis PCR.

Berdasarkan hal tersebut, Alif menilai bahwa investigasi pemberitaan media terkait keterlibatan dua pejabat itu patut ditindaklanjuti oleh KPK sebagai data awal. Selanjutnya, Alif meminta KPK mendalami lebih jauh terkait dugaan adanya penggunaan kekuasaan untuk bermain dalam bisnis PCR.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.