NETWORK
Terkini.id, Sulsel– Kebijakan sistem zonasi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021 silam harus menjadi pembelajaran dan tentu harus di evaluasi.
Khususnya terkait kesanggupan server atau operator layanan PPDB yang bekerjasama dengan pemerintah mesti dipersiapkan dengan maksimal pada tahun ini.
Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan, Ady Ansar mengatakan, PPDB merupakan titik krusial dunia pendidikan.
Oleh karena itu, pihaknya selalu memberikan atensi kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel agar memperhatikan kualitas server.
Mengingat, pelaksanaan sebelumnya banyak persoalan pada integrasi data calon siswa.
- Pemprov Serahkan Berkas Hasil Seleksi Calon Anggota KI Kepada DPRD Sulsel
- Legislator PKS, H Zainuddin Bata Optimis Rebut Kursi Anggota DPRD Sulsel
- Disbudpar Sulsel Gelar Fun Education Camp, Dihadiri Anggota DPRD Sulsel Adam Muhammad
- Pasokan Listrik di Sulsel Belum Stabil, GM PLN Sulselbar Jamin Tidak Ada Pemadaman Malam
- Anggota DPRD Sulsel Hj Haslinda Gelar Kegiatan Pengawasan APBD
“Kita meminta Disdik Sulsel siap lebih awal soal servernya,” ungkap Ketua Fraksi Partai NasDem ini, Jumat 5 Mei 2023.
Ady juga berharap, adanya kebijakan Disdik untuk menentukan satu provider, harus benar-benar siap menangani PPDB di Sulsel. Sebab, mencari provider baru dan mengubah sistem akan butuh banyak penyesuaian lagi.
“Mungkin dalam waktu dekat kita akan rapatkan dengan Disdik, karena zonasi kemarin betul-betul banyak masalah,” bebernya.
Seharusnya, kata dia, PPDB semakin tahun kian menuju sempurna. Sebab, itu merupakan rutinitas Disdik setiap tahunnya.
“Ini bergantung pada akuntabilitas mereka yang terlibat nanti kita lihat ketika penerimaan dimulai, apakah masih terulang masalah yang sama atau tidak,” tegas Ady.
Sedangkan, Ketua Dewan Pendidikan Sulsel, Adi Suryadi Culla menerangkan, yang paling penting adalah server tersebut tidak lagi bersoal dengan kesanggupan kapasitas serta diharapkan mampu mengantisipasi gelombang pendaftar terutama di hari-hari awal PPDB dibuka.
“Jangan sampai tidak bisa mengakomodasi masuknya input registrasi dari para pendaftar,” ujarnya.
“Munculnya persoalan server dari provider yang tidak sanggup menampung pendaftar, menimbulkan dampak pengerjaan PPDB tidak real time. Pada akhirnya, dikerjakan lagi secara manual, dan mengakibatkan munculnya persepsi kecurigaan masyarakat bahwa ada penyimpangan dalam proses PPDB,” pungkasnya.